https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   01 September 2021 - 12:28 wib

Indonesia Krisis Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Sebab, semua pihak termasuk masyarakat menginginkan data pribadinya terlindungi, aman dan tidak diperjualbelikan.

"Yang terjadi di Indonesia saat ini krisis perlindungan data pribadi. Bahwa penyimpanan data cukup lemah di Indonesia," kata Iqbal melalui situs resmi DPR RI.

Iqbal mencontohkan pada tahun 2020, terjadi sejumlah kasus kebocoran dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Misalnya, terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19. Kemudian, terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, disusul kebocoran 13 juta akun Bukalapak dan masih banyak lagi.

Pada 2021 yang baru-baru ini terjadi kebocoran data 2 juta data nasabah BRI Life beserta dokumen penting yang berhasil dicuri oleh hacker dan isunya akan diperjualbelikan, belum lagi data BPJS.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis perlindungan data pribadi, bahkan penyimpanan data di Indonesia cukup lemah. Sehingga harus mendorong agar setiap instansi yang memegang data pribadi melatih serta meningkatkan kapasitas SDM-nya dalam melakukan input dan penyimpanan data. Jika SDM tidak mumpuni, maka akan mudah data itu dibobol.

Alat pendukung dan alat penyimpanannya pun harus sesuai dengan modernisasi teknologi saat ini. "Jika skill-nya bagus, tidak didukung alat, ya sama saja. Hacker itu bukan hanya skill-nya tetapi didukung alat yang mumpuni. Jadi dua hal ini yang harus dilakukan," jelasnya.

Karena itu ke depan perlu ada koordinasi terpadu antara Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Polri. Ia yakin, Polri dan BSSN dengan alat yang canggih didukung SDM yang mumpuni, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai leading sector maka perlindungan data bisa diwujudkan.

Legislator dapil Sumatera Barat II tersebut menambahkan, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, yang terpenting adalah payung hukumnya. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah penting untuk segera disahkan.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Kominfo Tanggapi Dugaan Kebocoran Data eHAC

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan tengah menginvestigasi untuk melak
berita-headline

IXU

Kebocoran Data Terus Berulang, Begini 5 Langkah Antisipasinya

Pertanyaan: Kasus Kebocoran Data Kerap Terjadi, Bagaimana Cara Mengatasinya?Jawa
berita-headline

Inersia

Rentetan Kasus Kebocoran Data Saat Periode ke-2 Kepemimpinan Jokowi

Rangkain perkara kebocoran data yang dialami pemerintah hingga perusahaan swasta masih saja terus
berita-headline

Inersia

Data eHAC Diduga Bocor, Berikut Ini Hal yang Wajib Diwaspadai

Aplikasi kesehatan e-HAC (electronic Health Alert Card) diduga menderita kebocoran data, s