https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   03 September 2021 - 17:26 wib

Minta Perlindungan Nasib, Serikat Pekerja Surati Presiden Jokowi

Viral
berita-headline

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI)

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta perlindungan nasib mereka.

Dalam suratnya tertanggal 25 Agustus 2021, RTMM-SPSI meminta Presiden Jokowi melindungi tenaga kerja yang bekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan cara tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022. Secara tegas, mereka menolak rencana kenaikan tarif CHT yang dinilai mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja.

Ketua FSP RTMM-SPSI Sudarto mengatakan, langkah tersebut diambil setelah pihaknya mendengar bahwa Pemerintah berencana menaikkan target penerimaan CHT pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022 sebesar 11,9 persen menjadi Rp203,92 triliun.

Adapun, anggota RTMM-SPSI sebagian besar adalah pekerja IHT, khususnya di pabrik sigaret kretek tangan (SKT).

"Anggota kami sebagian besar adalah pekerja SKT yang sebagian kini terpaksa dirumahkan dengan penghasilan yang tidak optimal akibat pandemi," kata Sudarto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

RTMM-SPSI meminta Pemerintah untuk tidak memberikan beban tambahan lagi berupa kenaikan tarif CHT yang akan berdampak langsung pada industri tempat mereka bekerja.

"Setiap kebijakan tarif CHT akan berdampak bagi sektor padat karya. Jangan mempersulit keadaan mereka. Kami akan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan CHT yang menekan tenaga kerja," ujarnya.

Sudarto mengatakan, sejak tahun lalu ketika pemerintah menaikkan tarif CHT, pihaknya secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kondisi tenaga kerja IHT. Berdasarkan pemantauan tersebut, RTMM-SPSI berkesimpulan bahwa kenaikan tarif CHT pada tahun 2021 memperburuk keadaan.

Kondisi yang memprihatinkan ini diharapkan dapat membuat Presiden Jokowi tergerak hatinya untuk melindungi industri ini dari kenaikan tarif CHT.

Dalam hal ini, RTMM-SPSI meminta agar pemerintah tidak menaikkan cukai SKT pada 2022 alias mempertahankan kenaikan cukai SKT 0 persen seperti yang berlaku tahun ini. Tarif cukai SKT yang tidak naik pada tahun ini terbukti dapat membuat industri SKT dapat bertahan hidup.

"Selama 10 tahun terakhir, SKT terus merosot tajam, padahal sektor ini padat karya yang menyerap tenaga kerja sangat banyak dari masyarakat dengan pendidikan yang terbatas," ujar Sudarto.

RTMM-SPSI menilai kenaikan cukai rata-rata rokok mesin 12,5 persen pada tahun ini pun merupakan kenaikan yang sangat tinggi, sehingga membuat industri tertekan di tengah pandemi COVID-19 ini.

"Sangat mencekik industri dan tenaga kerja apalagi di tengah situasi pandemi yang menyulitkan ini. Terjadi penurunan produksi yang cukup tinggi di golongan tertentu," ucapnya.

Sudarto berharap Presiden Jokowi terketuk hatinya untuk memperhatikan 60 persen anggota serikat pekerja yang setiap tahun harus harap-harap cemas karena kenaikan tarif CHT. RTMM-SPSI pun memohon agar Presiden mendengarkan aspirasi para buruh IHT.

Serikat pekerja yang kini menaungi lebih dari 243.000 tenaga kerja ini membutuhkan kepastian agar seluruh anggotanya mendapatkan perlindungan untuk terus dapat bekerja dan melanjutkan kehidupannya.

"Hampir setengahnya dari anggota kami, yakni 153.144 orang, merupakan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri hasil tembakau, dan kami ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kondisi riil yang dialami para anggota kami cukup sulit. Mohon nasib mereka lebih diperhatikan," papar Sudarto.

Dia menjelaskan bahwa setiap tahun para pekerja IHT harus mengalami ketidakpastian terkait kelangsungan kerja dan penurunan kesejahteraan akibat dampak regulasi yang ditetapkan.

Pasalnya, begitu ada kenaikan tarif CHT yang berimbas pada menurunnya jumlah permintaan, maka pabrikan akan melakukan efisiensi yang berimbas kepada para pekerjanya. Belum lagi, tenaga kerja di IHT juga kini sangat dibatasi ruang geraknya akibat pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai.

Ditambah lagi dengan prosedur protokol kesehatan di lokasi kerja yang menyebabkan mereka harus bekerja berdasarkan shift. Harapannya, kata Sudarto, Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pekerja demi kesejahteraannya.

"Kami hanya berharap industri ini jangan dianaktirikan, tetapi diberikan peluang untuk tetap bertahan dan memberi manfaat bagi tenaga kerja IHT dan juga negara," katanya.

Apalagi kehadiran IHT, yang berdiri secara mandiri sebagai industri nasional yang legal, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara sehingga sudah sepatutnya dilindungi.

Di satu sisi, Sudarto mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai SKT pada tahun ini, serta bantuan untuk para anggotanya.

"Kami juga berterima kasih karena pekerja rokok disebutkan sebagai salah satu penerima manfaat DBHCHT," pungkasnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Empati

Yuk, Dukung Gerakan Solidaritas Pekerja Industri Hiburan Terdampak Pandemi

berita-headline

Viral

Jokowi Akui Ada Kesusahan Saat Pandemi, Pidato Kenegaraan Kosong Ucapan Maaf

Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo terkesan menganggap everything
berita-headline

Kanal

Bantu Produksi Ivermectin, Pemerintah Diminta Dorong Industri Farmasi Nasional

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan pemerintah harus memberi peluang yang sama kepa
berita-headline

Viral

Diundang Jokowi, PAN Menko PMK?

Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pa
berita-headline

Viral

Rencana Bangun IKN Redup? Ini Kata Jokowi

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) meremang sejak pandemi