https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   06 September 2021 - 18:15 wib

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 Disetujui Komisi V DPR RI

berita-profile

Inilah

0

0

Rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2022 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp100,59 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR lainnya pada Senin, (6/9/2021).

“Sesuai dengan hasil rangkaian raker dan RDP yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR  sebesar Rp100,59 triliun” kata Menteri Basuki.

Program kerja Kementerian PUPR Tahu 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN). Melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp100,59 triliun yang meliputi Belanja Operasional Pegawai (Rp3,12 triliun), Belanja Operasional Barang (Rp2,51 triliun), Anggaran Pendidikan (Rp4,56 triliun), dan Belanja Non-Operasional (Rp90,40 triliun).

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,23 triliun, konektivitas sebesar Rp39,70 triliun, permukiman sebesar Rp12,15 triliun, perumahan sebesar Rp5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp2,15 triliun.

Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13,91 triliun. Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.

"Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas persetujuan RKA-KL tahun 2022 dengan beberapa catatan yang akan kami tindaklanjuti, yaitu tentang prioritas program padat karya dan pengawasannya, serta hasil-hasil kunjungan kerja. Mungkin tidak semua usulan bisa kami tindaklanjuti karena keterbatasan desain kriteria maupun anggaran yang ada, namun kami tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan semua usulan yang ada terutama pada tahun 2022-2023 ini," tutur Menteri Basuki.

Setelah disetujui oleh Komisi V DPR, maka rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang.

Turut hadir dalam Raker antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi,dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Sementara turut mendampingi Menteri Basuki dalam rapat tersebut, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Iskandar, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Edi Juarsyah, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono. [adv]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

PUPR Persembahkan Tiga Ruas Tol dan Satu Jalan Lingkar Baru

Menyambut HUT ke-76 RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan
berita-headline

Kanal

Bendungan Sadawarna Akan Layani Daerah Irigasi Seluas 4.500 Hektare

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan bendungan di
berita-headline

Kanal

Selesai Uji Beban, Flyover Ahmad Yani Segera Beroperasi di Semarang

Selesai Uji Beban, Flyover Ahmad Yani Segera Beroperasi Mendukung Kelancaran Lalu Lintas Bandara
berita-headline

Kanal

Kementerian PUPR Bangun TPA Sampah di Nunukan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung pembangunan infrastruktur
berita-headline

Viral

PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Pintas Mengwitani-Singaraja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melan