https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   10 September 2021 - 00:50 wib

Perdagangan Uang Kripto Halal atau Haram? Begini Hasil Diskusi Kiai NU

Ini memang bukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, hasil bahtsul masail dari Islamic Lawfirm dan Wahid Foundation, apakah perdagangan aset kripto, halal atau haram?

Bahtsul masail berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni bahtsul yang berarti pembahasan. Dan, masa'il bermakna jamak dari masalah. Dan, bahtsul masail ini, merupakan forum diskusi keagaaman yang hidup dalam tradisi NU, merespons dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul di masyarakat.

Nah, terkait perdagangan uang kripto atau crypto currency yang kini semakin berkembang di Tanah Air, Islamic Lawfirm dan Wahid Foundation menggelar bahtsul masail. Para kiai dan ulama, serta pemangku kepentingan, berkumpul melakukan diskusi dan jajak pendapat.

Lalu apa hasilnya? Forum ini menelorkan rekomendasi bahwa aset kripto boleh diperdagangkan dan telah diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Secara garis besar, rekomendasi dari bahtsul masail adalah pada prinsip dasar bahwa hukum dari kegiatan perekonomian dan transaksi bisnis adalah boleh. Tetapi berbagai kegiatan ekonomi dan transaksi harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan.

Forum ini juga menyepakati bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda, meskipun tidak memiliki bentuk fisik karena aset kripto berada di dunia maya. Para ulama dan kiai menganalogikan aset kripto seperti uang virtual lain untuk pembayaran token listrik dan lainnya.

Hasil bahtsul masail mengenai pandangan fikih Islam tentang aset kripto dirumuskan oleh sejumlah ulama yakni KH Afifuddin Muhajir, KH Abdul Moqsith Ghazali, KH Mahbub Maafi Ramadhan, KH Zulfa Mustofa, serta KH M Najib Bukhori. Dan, Indodax Academy selaku program edukasi aset kripto dari Indodax, berkesempatan mengundang salah satu kiai yang merumuskan hasil Bahtsul Masail, yaitu KH Muhammad Najib Bukhori, Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah.

Panjang-lebar KH Najib memaparkan hukum halal-haram aset kripto, serta hasil dari rekomendasi bahtsul masail. "Aset kripto dalam hal ini yang saya tahu yaitu Bitcoin bisa dikategorikan dalam bentuk mal atau kekayaan. Namun kekayaan tersebut tidak bisa masuk kategori umlah (mata uang) atau sil’ah (barang). Jual beli yang tidak ada kepastian itu tidak sah. Namun saat bahtsul masail kemarin dan mendengar penjelasan soal Bitcoin, ya jelas itu sah. Karena bisa dimiliki," ujar KH Najib.

Menurut KH Najib, aset kripto adalah teknologi baru yang tak terelakkan dan masyarakat perlu beradaptasi dengan teknologi karena sifatnya yang sangat dinamis. Dalam hal ini, pemerintah perlu turun tangan untuk memberikan regulasi dan menguatkan jaminan kalau aset kripto adalah sesuatu yang bisa dipercaya dan bisa dipastikan memang aman.

Tidak hanya itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwasanya aset kripto ini bisa untuk menyimpan kekayaan asalkan niat-nya benar. "Haramnya suatu benda itu terjadi karena bendanya itu sendiri atau karena hal lain. Jangan sampai ini menjadi celah transaksi yang menyimpang atau celah pencucian uang," kata KH Najib.

Sementara, CEO Indodax Oscar Darmawan mengapresiasi dan sepakat dengan rekomendasi bahtsul masail dari Islamic Lawfirm dan Wahid Foundation. "Kami mengucapkan terima kasih kepada bahtsul masail yang telah mendengarkan pemaparan dari kami mengenai aset kripto dan teknologi blockchain. Kami berharap agar rekomendasi dari Bahtsul Masail yang memperbolehkan perdagangan aset kripto secara hukum Islam dapat menjadi masukan kepada para pengambil kebijakan di Indonesia," ujar Oscar, Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Selama ini, memang aset kripto masih belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dari sisi halal atau haram. Jadi, rekomendasi tersebut tentunya diharapkan dapat menjadi pertimbangan para ulama dan pemangku agama Islam di Indonesia.

Oscar juga menyatakan kesiapannya dalam membantu melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia agar dapat lebih memahami tentang aset kripto. Salah satu poin rekomendasi adalah aset kripto harus dapat dicegah dari penyalahgunaan tindak pidana, seperti pencucian uang, narkoba dan tindak pidana lainnya. "Kami juga sudah memberlakukan syarat dan ketentuan agar member tidak menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum. Tentunya, juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Oscar.

Oscar menegaskan, pihaknya memang menghadirkan aset kripto dan teknologi blockchain untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan mengikuti ketentuan yang berlaku demi menciptakan iklim ekonomi yang sehat.


Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan