https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   14 September 2021 - 14:24 wib

Dapat Rapor Merah dari ICW, Begini Jawaban KPK

Viral
berita-headline

KPK Membalas Penilaian ICW dengan sejumlah Data

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'membalas' penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kinerja Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada semester I 2021 yang mendapat rapor merah.

"KPK mengapresiasi semua pihak yang konsen terhadap isu pemberantasan korupsi dan memberikan rapor atau penilaiannya terhadap kinerja lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan tugas tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).


Dalam penilaian ICW, KPK dinilai hanya mampu mengerjakan 22 persen dari target sepanjang semester I sebanyak 60 kasus. Bahkan ICW mencatat, hanya 13 kasus yang disidik dengan tersangka sebanyak 37 orang.

Data yang disampaikan ICW dalam memberikan rapor kepada KPK salah. Dia menegaskan, penilaian tersebut semestinya mengacu pada data dan informasi yang valid."Agar ketika disampaikan ke publik tidak menimbulkan mispersepsi," cetus Ali.

KPK telah menyampaikan kinerjanya selama semester 1 2021 secara terbuka, dari pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi.

Pada pelaksanaan fungsi penindakan, selama semester 1–2021, KPK telah melakukan 77 Penyelidikan, 35 Penyidikan, 53 Penuntutan, dan 35 Eksekusi. Menurutnya, dari 35 Sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 50 orang tersangka. Dengan total asset recovery sebesar Rp 171,23 miliar.


"Selain itu, KPK melalui kegiatan koordinasi dan supervisi bersama pemerintah daerah juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 22,27 triliun," ucap Ali.

Pada fungsi pencegahan, KPK turut aktif memberi masukan penyusunan formulasi kebijakan diantaranya pemberian bantuan sosial, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja. KPK juga proaktif memastikan program-program di sektor kesehatan seperti klaim RS yang menangani pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi pada Kementerian Kesehatan.

Bahkan rekomendasi KPK untuk menggabungkan tiga basis data, yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos, berhasil menghapus 52,5 juta data ganda maupun tidak aktif.


Sehingga bila diasumsikan penerima memperoleh bantuan per penerima sebesar Rp 200 ribu/bulan, atau Rp 10,5 triliun per bulan, maka penyelamatan keuangan negaranya sebesar Rp 126 triliun per tahun.

"Sejak awal lembaga ini berdiri hingga hari ini, pelaksanaan tugas-tugas di KPK dilakukan secara tim dan kami juga berupaya mengintegrasikan upaya pencegahan, pendidikan anti korupsi dan penindakan. Dengan begitu, stabilitas dan kontinuitas kinerja KPK tetap dapat terjaga dalam berbagai situasi, kondisi, dan tantangannya," tegasnya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Viral

KPK Gelar OTT di Kalimantan Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan p
berita-headline

Viral

KPK Serius Usut Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang PNS Pemprov Banten
berita-headline

Viral

OTT KPK Menyasar Dinas di Hulu Sungai Utara

Setelah memastikan kebenaran soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Komisi Pemb
berita-headline

Viral

Bupati Probolinggo dan Suami Jadi Tersangka, Kasusnya Jual Beli Jabatan Kades

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suamin