https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   15 September 2021 - 15:04 wib

Kasus Pelarian Adelin Lis Masih Belum Selesai, Polri Diminta Turun Tangan

Viral
berita-headline

Polri Diminta Mengusut Dugaan Oknum Imigrasi Bantu Pelarian Adelin Lis

Seorang pejabat di kementerian diduga sebagai orang yang menandatangani pergantian nama paspor dengan perubahan nama dari Adelin Lis menjadi Hendro Leonardi.

Berdasarkan catatan yang diterima wartawan, Selasa 14 September 2021, perubahan nama tersebut dilaksanakan di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada tahun 2008, yang saat itu oknum tersebut menjabat sebagai pejabat tinggi di Kantor Imigrasi. Sehingga, tersangka Adelin Lis alias Hendro Leonardi bisa lari ke Singapura hingga 2021. Kini, oknum tersebut diketahui menduduki posisi strategis di Kemenkumham.

Dari data yang diterima, paspor atas nama Hendro Leonardi dengan nomor A5947562 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara merupakan penggantian/perpanjangan dari paspor sebelumnya atas nama Hendro Leonardi dengan nomor S250857 yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara tanggal 2 Juli 2008 s.d 2 Juli 2013.

Kemudian paspor RI atas nama Hendro Leonardi dengan nomor S250857 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Utara merupakan penggantian/perpanjangan dari paspor sebelumnya atas nana Adelin Lis dengan nomor M254039 yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia tanggal 30 April 2002 s.d 30 April 2007.

Diketahui, beberapa waktu lalu Indonesia dihebohkan mengenai ditangkapnya buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) Adelin Lis alias Hendro Leonardi. Ia merupakan terpidana kasus pembalakan liar hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut). Adelin buron selama 13 tahun, akhirnya ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia pada, Sabtu 19 Juni 2021. Yaitu setelah keberadaannya di Singapura terdeteksi oleh Kejagung.

Dibalik pelarian Adelin, terungkap karena ia ternyata telah empat kali berganti paspor RI. Adelin merupakan pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia, yang oleh Mahkamah Agung (MA) divonis 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan dana reboisasi 2,938 juta dollar AS.

Namun pada saat itu, Kejaksaan tidak bisa mengeksekusi karena yang bersangkutan lebih dulu kabur dengan modus menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Tetapi setelah ditangkap, diduga tidak dilakukan pemeriksaan secara mendalam atas surat-surat palsu yang dimiliki selama pelarian Adelin. Padahal, untuk menerbitkan paspor atas nama Hendro Leonardi mestinya melibatkan banyak oknum di Ditjen Imigrasi hingga kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Hal itu pun disoroti oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman. Ia pun mendesak Mabes Polri untuk melakukan penyidikan."Jadi istilahnya paspor itu kan aspal, asli tapi palsu. Paspornya Asli tapi keterangan di dalamnya palsu atau tidak benar. Maka itu memenuhi syarat pasal 263 maupun 266 KUHP dan itu harus diproses Mabes Polri. Karena ini membantu buron, yang tidak membantu buruan aja tetap diproses pemalsuan apalagi ini membantu buron," ujar Boyamin kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).

Selain itu, Boyamin juga mendesak pengusutan terkait adanya dugaan transaksi dalam pelarian Adelin Lis."Saya mendesak, mendorong kepolisian juga mendalami dugaan adanya transaksi di dalam penerbitan paspor aspal tersebut," katanya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Promosi Jabatan, Kapolri Diharap Obyektif

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharap obyektif dalam melakukan promosi jabatan Polri yang
berita-headline

Viral

Kapolri Minta Waspadai Fenomena Revenge Travel

Telah dibukanya sejumlah tempat wisata disambut dengan sukacita oleh sebagian besar masyarakat. P
berita-headline

Viral

Lapasnya Kebakaran, Kalapas Tangerang Dicopot

Buntut kebakaran yang menewaskan puluhan narapidana, Kepala Lapas (Kalapas) Klas I Tangerang, Vic
berita-headline

Viral

Jokowi Tegur Kapolri Gegara Mural Viral

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku keberatan dengan tindakan aparat yang berlebihan menghadapi
berita-headline

Viral

Jelang World Superbike, Polda NTB Percepat Sebaran Vaksinasi di Kawasan Wisata

Sekitar 5.000 masyarakat tercatat sebagai sasaran kegiatan Serbuan Vaksin Nusantara Nawahasta Aka