https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   25 September 2021 - 22:09 wib

Gelar FDG Amandemen bersama DPD RI, BEM FH Unpad Nyatakan Siap Kawal Proses Amandemen

berita-profile

Inilah

0

1

Kanal
berita-headline

Gelar FDG Amandemen bersama DPD RI, BEM FH Unpad Nyatakan Siap Kawal Proses Amandemen

Dengan mempertimbangkan realitas indeks demokrasi Indonesia yang kian terkoreksi dan menghindari ancaman executive heavy dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas hukum universitas Padjadjaran Bandung menyatakan siap mengawal jalannya proses amandemen UUD 1945.

"Kami meyakini bahwa, ancaman terhadap masa demokrasi dan akumulasi kekuasaan secara tidak proporsional dalam negara demokrasi konstitusi merupakan peristiwa kemunduran demokrasi dan kenegaraan yang ekstraordinary. Artinya, UUD yang hasil amandemen 19 tahun lalu Sudah tidak relevan dan penting untuk diperbaharui secara menyeluruh ", ungkap Ketua BEM FH Unpad Dzubiyan Nur Rahman dalam sebuah sesi Focus discussion group (FDG) yang diselenggarakan oleh BEM FH Unpad dan Dewan Perwakilan Daerah RI di Bandung pada Jum'at (24/9/2021).

Hanya saja, kata Dzubiyan amandemen berpotensi akan membuka kotak pandora bagi kepentingan politik tertentu. Amandemen harus diarahkan pada ikhtiar konstitusional dalam membangun bangsa, dan mensejahterakan rakyat. Jika motifnya demikan, tentu akan dukung."Oleh karena itu, kami mengajak kepada semua BEM se Indonesia untuk tidak alergi terhadap wacana amandemen konstitusi dan turut memberikan masukan serta mengawal proses amandemen", tegasnya.

Dalam FDG yang mengangkat tema "setengah-setengah wacana amandemen UUD 1945 dan perluasan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan" ini juga dihadiri oleh wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin yang menjadi keynote speaker.

Dalam makalahnya yang berjudul "Konstitusi Kita", Sultan mengajak akademisi dan kampus untuk terlibat aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang di dalamnya terdapat DPR dan DPD RI.

"DPD RI berkomitmen untuk melibatkan kampus untuk berkolaborasi dalam agenda konstitusional ini. Amandemen merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan secara inklusif dan by evidence", ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.

Menurutnya, saat ini sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung executive heavy, problem yang kita hindari saat orde baru. Sehingga adalah Penting bagi kita untuk mengkaji kembali beban kewenangan legislasi presiden. Saya kira di sanalah letak hulu ketimpangan demokrasi yang kita alami sekarang.

Adapun Prof. Susi Dwi Harjanti, PhD. Ahli hukum tatanegara Unpad Yang hadir sebagai pembicara menyoroti tentang urgensi dan motif daripada wacana amandemen UUD 1945.

"Sejauh yang kami lihat, Tidak ada urgensi bagi bangsa ini untuk melakukan amandemen.  Karena amandemen mensyaratkan adanya peristiwa bangsa yang ekstraordinary. Meskipun harus kita akui telah terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini ", tegas Prof. Susi.

Lebih jauh Professor Susi mendorong DPD RI secara kelembagaan melakukan pembenahan internal, agar bisa keberadaannya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat.

Sementara Firman Manan, M.A, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad yang menjadi salah satu pembicara yang menyoroti wacana amandemen UUD dari sudut pandang politik, menyarankan agar DPD RI berperan aktif dalam proses rekruitmen calon kepemimpinan nasional.

Komentar (1)

komentar terkini

berita-profile
2 pekan lalu
Mochammad Wahyudin :
satu pembicara yang menyoroti wacana amandemen UUD dari sudut pandang politik, menyarankan agar DPD RI berperan aktif dalam proses rekruitmen calon kepemimpinan nasional. Mengutip pandangan ini,memang seharusnya putra-putri daerah yang akan berkompetisi sebagai putra/putri daerahnya dari dapil daerahnya sendiri dan bukan calon legislatif(DPR,DPRD 1,DPRD 2)bukan merupakan kutu loncat dari calon yang ber-KTP bukan didaerah tersebut.seleksi awal saat penetapan calon dari berbagai parpol ,mengakomodasi putra/putri daerah sesuai dapil-nya.

Berita Terkait

berita-headline

Kanal

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Lindungi Hak dan Profesi Guru PAUD

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah tu
berita-headline

Kanal

Mobilitas Meningkat, Fahira Idris: Covid-19 Masih Ada, Pilih Kegiatan yang Prioritas Saja

Pasca gelombang kedua Covid-19 di Indonesia dan terus terjadinya tren penurunan kasus aktif yang
berita-headline

Kanal

Bertemu PB PGRI, Ketua DPD RI Sampaikan Agenda Safari FGD Amandemen Konstitusi

Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi Pengurus Besar Persatuan Guru Rep
berita-headline

Kanal

Kewenangan DPD RI Perlu Diperkuat Melalui Amendemen UUD 1945

Kelompok DPD di MPR menilai bahwa saat ini dibutuhkan penataan kewenangan DPD RI. Sebagai lembaga
berita-headline

Kanal

Pimpinan DPD RI Lepas Jenazah Sabam Sirait