https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   09 July 2020 - 06:00 wib

Istana Soal Gugatan Rachmawati yang Dikabulkan MA

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Istana angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019 terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Juri Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pilpres 2019 KPU yang sudah ditandatangani, jelas bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 55,5 persen suara dari total jumlah suara dalam pemilu," kata Dini melalui keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

Menurutnya, perolehan suara yang diperoleh Jokowi-Maruf telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, yang ketentuannya juga tertuang dalam Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pasangan calon menang bila mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah dalam pemilihan umum, serta mendapatkan sedikitnya 20 persen suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

"Dan menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi. Sehingga mekanisme penetapan berdasarkan Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 yang telah dibatalkan MA karena bertentangan dengan Pasal 416 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak digunakan dalam penentuan pemenang Pilpres 2019," paparnya.

Ia menilai KPU dalam menetapkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf mengacu pada selain Pasal 3 Ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 yang telah dibatalkan MA. "Dengan demikian putusan MA yang membatalkan Pasal 3 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2019 ini tidak memiliki dampak apapun terhadap kemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, terhadap Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 tersebut dilakukan pada akhir tahun 2019 dan baru diunggah pada 3 Juli 2020n, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan denan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

Dalam pertimbangannya MA berpendapat, KPU yang mengeluarkan PKPU 5/2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada diatasnya, yakni UU 7/2019. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam pasal 416 UU 7/2017. [fad]

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Kasus Pelarian Adelin Lis Masih Belum Selesai, Polri Diminta Turun Tangan

Seorang pejabat di kementerian diduga sebagai orang yang menandatangani pergantian nama paspor de
berita-headline

Viral

HTI 'Muncul' Lagi di KPK Setelah G30STWK

Foto bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di meja salah satu pegawai Komisi Pemberantasan Korups
berita-headline

Viral

Siap Ikut Pemilu 2024, Partai Pelopor Ganti Nama Jadi Partai Perkasa

Partai Pelopor mengganti namanya menjadi Partai Perkasa (Pergerakan Kebangkitan Desa) sebagaimana
berita-headline

Viral

Partai Perkasa Berharap Bisa Teruskan Perjuangan Rachmawati Soekarnoputri

Ketua Umum Partai Pelopor Eko Suryo Santjojo berharap perubahan nama partai menjadi Partai Perkas
berita-headline

Inersia

MagVOOC, Teknologi Tandingan Pengisi Daya MAgsafe Apple

OPPO ikut berpartisipasi dalam pameran Smart China Expo 2021 yang berlangsung hingga 26 Agustus m