https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   31 May 2021 - 16:05 wib

Robin Selesai, Wakil Ketua KPK Lili Selanjutnya

berita-profile

Inilah

0

0

INILAHCOM, Jakarta - Setelah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman kepada Penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju, Dewan Pengawas KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili diduga melanggar etik lantaran diduga terlibat komunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai m Syahrial terkait penanganan perkara.

"Sudah kami lakukan pengumpulan bahan keterangan tentu enggak lama lagi akan kami periksa (Lili)," ucap Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Tumpak tidak memerinci bahan yang dikumpulkan. Tetapi, bahan itu akan dikonfrontir dengan keterangan Lili saat diperiksa nanti.

Tumpak mengatakan tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara.

"Kalau benar pelanggaran etik atau kalau apa yang diinformasikan itu benar tentu akan kita lakukan pemeriksaan sampai tuntas," kata Tumpak.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Dipecat Firli Cs Eks Pegawai KPK Jualan Nasgor, Empal Gentong hingga Camilan

Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipecat lembaga antisrasuah pimpinan Firli
berita-headline

Viral

Tak Sampaikan Hasil Pemeriksaan Ajudan Lili, KPK Dituding Munafik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menyampaikan hasil pemeriksaan ajudan Wakil Ketua K
berita-headline

Viral

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rajin Kasih Uang ke Robin, Ini Alasannya

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari punya alasan sendiri terkait pemberian uang kepada
berita-headline

Viral

Pelanggaran Berat Pimpinan KPK Cuma Potong Gaji, Harusnya Lanjut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar disanksi pemotongan gaji po
berita-headline

Viral

Ini Isi Pertemuan 57 Pegawai KPK dan Polri

Mabes Polri telah memulai pembahasan dengan 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Koru