https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   25 August 2021 - 13:30 wib

Tak Dihuni, Rumah Dinas DPR Bakal Diambil Alih?

Setiap pejabat pemerintahan umumnya memiliki rumah dinas yang disediakan oleh negara untuk mencukupi kebutuhannya bersama keluarga selama menjabat. Fasilitas rumah dinas itu fungsinya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat tersebut.

Namun jika fasilitas yang diberikan negara tidak dimanfaatkan dengan baik, justru sangat disayangkan. Seperti halnya rumah dinas anggota DPR yang berada di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang saat ini diwacanakan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebanyakan fasilitas rumah dinas di Kalibata tidak ditempati oleh para wakil rakyat. Area komplek di setiap blok tampak sepi meski ada sejumlah orang yang lalu lalang menggunakan sepeda motor, namun tidak dapat diketahui berapa unit rumah dinas yang dihuni dan yang tidak dihuni.

Salah seorang warga Rawajati bernama Ramadhan (46) mengatakan Komplek Rumah Dinas Anggota DPR sejatinya berada di wilayah Rawajati, namun karena lokasinya berdekatan dengan Stasiun Kalibata dan tak jauh dari Taman makam Pahlawan (TMP) Kalibata, maka disebut Rumah Jabatan Anggota DPR RI - Kalibata.

Dirinya yang tinggal tak jauh dari area komplek DPR mengaku banyak anggota DPR yang tidak tinggal di lokasi tersebut, karena kompleknya terlihat sepi. "Tapi ada juga anggota DPR yang tinggal di situ. Kelihatan dari mobil dinas yang keluar dari komplek dengan pengawalan," katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Santoso menjelaskan pengalihan rumah jabatan anggota DPR yang tak dihuni hingga saat ini masih dalam wacana dan harus dikaji lebih dalam oleh BURT bersama anggota dewan.

"Apakah akan disetujui atau tidak oleh anggota, tentunya akan ditanyakan apakah beliau-beliau itu setuju atau tidak," katanya.
 
Diketahui, 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 telah mendapatkan rumah dinas yang disediakan di dua lokasi yakni wilayah Kalibata dan Ulujami. Pembagian rumah dinas diatur oleh kesekjenan DPR dan disetujui oleh seluruh fraksi.

Fasilitas rumah dinas disediakan negara untuk menambah semangat para pejabat atau pegawai negeri. Adapun peruntukannya dibagi berdasarkan kategori berdasarkan PP No.40 Tahun 1994 Jo. PP No.31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara.

Kategori
1. Rumah Negara Golongan I
Diperuntukkan bagi pemegang jabatan tertentu dan yang sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut. Hak penghuniannya pun terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.

2. Rumah Negara Golongan II
Rumah negara yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri. Apabila telah berhenti atau pensiun, rumah wajib dikembalikan kepada negara.

3. Rumah Negara Golongan III
Rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II. Rumah ini dapat dijual kepada penghuninya.

Kewajiban Penghuni Rumah Dinas
1. Membayar sewa rumah.
2. Memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.

Larangan Bagi Penghuni
1. Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain.
2. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah.
3. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

Tidak Ada Berita yang Relevan