https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   28 August 2021 - 04:49 wib

DKI Berikan Diskon Pokok Pajak Kendaraan dan Pemutihan Denda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pokok pajak dan pemutihan sanksi denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Berlaku mulai 16 Agustus 2021, apa saja syarat ketentuannya?

Keringanan PKB ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 tahun 2021 tentang insentif fiskal yang diundangkan pada 16 Agustus 2021.

'Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perda 2/2020 tentang Penanggulangan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Pergub,' demikian bagian pertimbangan Pergub Nomor 60 tahun 2021.

Melalui kebijakan tersebut, pemilik kendaraan bermotor diberi insentif penghapusan sanksi administratif atau dibebaskan denda karena keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, wajib pajak juga mendapat keringanan pokok pajak.

Mengutip situs Bapenda DKI Jakarta terdapat tiga program keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor di Jakarta:

1. Penghapusan sanksi administratif atau denda pajak serta diskon pokok sebesar 5 persen bagi kendaraan bermotor sebelum tahun 2021. Insentif ini bisa dimanfaatan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada bulan Agustus hingga September 2021.

2. Penghapusan sanksi administratif atau denda pajak bagi kendaraan bermotor tahun 2021:
a. Diberikan keringanan pokok pajak 10 persen bagi yang membayar pada bulan Agustus 2021,
b. Keringanan pokok pajak 5 persen bagi yang melakukan pembayaran pada bulan September 2021.

3. Penghapusan sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Diberikan keringanan pokok pajak 50 persen untuk balik nama kendaraan bermotor kedua, dan seterusnya. Program ini berlaku bagi pemilik kendaraan yang melakukan pembayaran pada periode bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021.

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pembayaran PKB bisa dilakukan meskipun PKB terutang belum memenuhi ketentuan 40 hari sebelum berakhirnya masa pajak.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Refly ke Prasetyo: Suara Pribadi Atau Lembaga?

Keraguan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Pe
berita-headline

Viral

KPK Bidik Pihak Lain Yang Kecipratan Uang Hasil Rekayasa Pajak PT Jhonlin Hingga Panin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar pihak-pihak yang diduga turut kecipr
berita-headline

Viral

Berburu Seragam Sekolah Jelang Penerapan PTM

Kondisi tidak biasa terlihat di toko penjualan seragam dan perlengkapan sekolah Pasar Jatinegara,
berita-headline

Viral

Angka Pasien COVID-19 di RS Rujukan Pemprov DKI Jakarta Turun Signifikan

Penurunan jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan Pemprov DKI Jakarta terus mengalami penuruna
berita-headline

Inersia

Langgar Aturan Privasi, WhatsApp Kena Denda Rp3,8 Triliun

Platform pesan instan WhatsApp dikenakan sanksi berupa denda sebesar 225 juta euro atau sekitar R