Pajak Rakyat Jelata Dikejar, Pajak Dua Menko Tersangkut Pandora Papers Apa Kabar?

Pajak Rakyat Jelata Dikejar, Pajak Dua Menko Tersangkut Pandora Papers Apa Kabar? - inilah.com

Negeri ini dibuat gaduh sebuah dokumen bernama Pandora Papers. Isinya menyebut dua menko Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga menghindar pajak. Ironi, ketika rakyat jelata dipaksa bayar pajak, pejabatnya malah lari.

Dokumen Pandora Papers yang merupakan penyelidikan dugaan skandal pajak terbesar di dunia itu, membeberkan dua nama petinggi negara penting. Mudah-mudahan hanya kebetulan, keduanya sama-sama menteri koordinator (menko) dan kader Partai Golkar. Mereka adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dan Menko perekonomian Airlangga Hartarto.

Pandora Papers menyebut adanya notula rapat direksi sebuah perusahaan cangkang yang dihadiri Luhut. Nama perusahaannya Petrocapital SA. Bergerak bisnis minyak, terdaftar di Panama pada 2006.

Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi buru-buru membantah. “Bapak Luhut menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada 2007. Beliau pun sudah mengundurkan diri pada 2010,” kata Jodi, dikutip dari Media Indonesia, Senin (4/10/2021).

Baca juga  Kelabui Petugas, Pinjol Ilegal Operasi Bareng Pinjol Legal

Jodi menjelaskan, Petrocapital SA didirikan pada 2006, oleh Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil. Petrocapital, yang memiliki modal disetor senilai US$5 juta, salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi.

Dia mengatakan, perusahaan tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

“Namun, dalam perjalanannya, terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Bapak Luhut B. Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Bagaimana cerita Menko Airlangga? Menurut dokumen Pandora Papers, kakak-beradik,  Airlangga Hartarto dan Gautama Hartarto tercatat sebagai pemiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yuridiksi bebas pajak di kawasan Karibia.
 
Di mana, Airlangga diduga memiliki dua perusahaan bernama Buckley Development dan Smart Property. Dirinya pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua perusahaan tersebut.

Baca juga  Sri Mulyani: Pendapatan Negara Naik 18,2 Persen Tapi Setoran Pajak Kendor

Kalau benar informasi ini, jelas sangat menyakiti hati rakyat. Ketika pemerintah getol mengejar setoran pajak, kok ada pejabat negara yang tega menghindari dari kewajiban pajak.

Kementerian Keuangan memperkirakan, pendapatan pajak 2021 hanya 95,7 persen dari target yang dipatok. Sebelumnya, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

Mengacu kepada penerimaan pajak semester I-2021 sebesar Rp557,8 triliun, pemerintah memperkirakan outlook pendapatan pajak pada 2021 hanya Rp1.176,3 triliun. Atau, proyeksi penerimaan pajak kurang dari target alias shortfall sebesar Rp53,3 triliun.

Tahun depan, pemerintah berencana menyatukan NPWP dengan NIK di KTP. Langkah ini digalang demi menggenjot perolehan pajak. Apalagi, target 2022 melompat tinggi menjadi Rp1.5010 triliun. Tapi, negeri ini benar-benar miris, karena ya itu tadi. Mental bayar pajak pejabat kita jeblok.

Baca juga  LBH Pers Sesalkan Vonis Terhadap Asrul, Jurnalis Penulis Kasus Korupsi

Tinggalkan Komentar