Pakar Nilai Nasabah Pinjol Ilegal Bisa Setop Pembayaran

Pakar Nilai Nasabah Pinjol Ilegal Bisa Setop Pembayaran - inilah.com

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan masyarakat yang terlanjur menjadi nasabah pinjaman online (pinjol) ilegal tidak perlu lagi membayar bunganya karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau yang sudah memenuhi pokoknya tidak usah dibayar lagi gitu. Nah kalau ada yang sisa dari pokok yang dibayar. Tapi kalau sudah melebihi dan sudah pas ya sudah tidak usah bayar lagi,” kata Fickar saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (21/10/2021).
 
Dia mengatakan, bisnis pinjol ilegal ini tidak sesuai dengan undang-undang dan dikategorikan melanggar hukum karena ada unsur pengancaman, pencemaran nama baik dalam proses penagihannya.

Namun para masyarakat yang sudah terlanjur masuk menjadi nasabahnya diharapkan mengembalikan uang yang sudah dipinjamnya. Karena itu sebagai kewajiban nasabah sebagai peminjamnya.

Baca juga  Polri Blokir Rekening Pinjol Ilegal Hingga Rp20 Miliar

“Oke bahwa dia hubungan itu salah, itu memang harus diproses secara hukum, tapi terhadapa uang yang sudah dipakai seharusnya menurut saya dikembalikan tanpa bunga. Pokoknya saya, itu menurut saya lebih manusiawi dan pas,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bisnis pinjaman online (pinjol) ilegal bisa diseret ke ranah hukum karena tidak memiliki legalitas dalam menjalan bisnis operasinya.

Sehingga bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pinjaman online ke perusahaan ilegal itu diimbau untuk tidak melakukan pembayaran lagi.

“Nah ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum perdata kita bersikap pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Oleh sebab itu, imbauan atau statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa (19/10/2021).

Baca juga  Foto: Potret KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Orientasi Kerja ke Papua Selalu Didampingi Seorang Alim Ulama

Dia menjelaskan bisnis pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Bahkan pelaku bisnis pinjol ilegal bisa ditindak secara hukum karena melanggar beberapa pasal dalam undang-undang.

“Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUHP, yaitu pemerasan. Pemerasan, ini hukum pidananya. Lalu juga ada Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” jelas Mahfud.

Dia mengaku saat ini masih banyak masyarakat yang sudah terlanjut terjerat dalam bisnis pinjol ilegal. Bahkan banyak kasus-kasus tragis yang dilatarbelakangi karena terjerat bunga yang besar dalam pinjol ilegal.

Baca juga  Begini Cara Bedakan Pinjol Ilegal dan Legal

Mahfud meminta masyarakat yang menjadi korban bisnis pinjol untuk segera menghentikan proses pembayarannya.

“Kepada mereka yang sudah telanjur menjadi korban, jangan membayar, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu diteror, lapor ke kantor polisi terdekat,” ujar Mahfud.

Tinggalkan Komentar