Kamis, 07 Juli 2022
08 Dzul Hijjah 1443

Pandemi Tak Jua Reda, Bendera Putih Jadi Petanda

Rabu, 11 Agu 2021 - 19:24 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Pandemi Tak Jua Reda, Bendera Putih Jadi Petanda - inilah.com

Pemandangan bendera putih dibeberapa sudut
daerah beberapa hari terakhir makin banyak. Penyebabnya, tak kuat
menghadapi ganasnya Covid19, ditambah kebijakan membatasi aktivitas
warga dalam aturan PPKM Darurat.

Pelaku usaha yang
tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut
kompak mengibarkan bendera putih di beberapa sudut jalan. Setidaknya ada
empat tuntutan pelaku usaha restoran dan perhotelan di Garut.
Dispensasi pembayaran pajak dan tarif listrik, dilibatkan dalam
pengambilan keputusan yang dilakukan Pemda terkait wisata. Komunikasi
secara berkala antara perwakilan mereka dengan Pemda Garut dalam wadah
Focus Group Discussion (FGD). Dan para pekerja di bidang hotel dan
restoran diberi bantuan oleh Pemda Garut di masa pandemi COVID-19.

Di Bandung tak jauh beda, ratusan pedagang kaki lima di kawasan
Cikapundung juga mengibarkan bendera putih, karena penerapan PPKM
Darurat di Kota Bandung. Bendera putih merupakan simbol kepasrahan para
pemilik usaha kecil, yang kondisi perekonomiannya makin memburuk karena
tidak bisa berdagang. Mereka mengaku sudah kehabisan uang, karena
usahanya tidak lagi berjalan.

Di Pati lain lagi, penyedia bus
dan stakeholder pariwisata di Kabupaten Pati menggelar konvoi sambil
mengibarkan bendera putih. Mereka bergerak dari samping taman kota,
menuju ke Jalan Kolonel Sunandar, hingga mengelilingi Alun-alun Pati dan
parkir di depan kantor Bupati Pati. Mereka menilai, kebijakan PPKM
sangat menyengsarakan, karena membuat lini bisnis di berbagai sektor
pariwisata tidak berjalan.

Dan yang terbaru, masyarakat di
kawasan Ampel, Surabaya, memasang bendera putih di depan rumah dan
pertokoan mereka. Warga mengaku telah menyerah dengan kondisi
perekonomian yang memburuk akibat wabah Covid-19 dan PPKM darurat.

Nyerah Sudah

Keluhan sejumlah pegiat sektor non esensial dan kritikal semakin luas
setelah PPKM diperpanjang hingga 25 Juli. Para pelaku usaha nonesensial
maupun kritikal, tak sanggup lagi bertahan. Namun, mereka juga takut
untuk melawan. “Kita nyerah, menyerah. Dengan mengibarkan bendera yang
lagi nangis itu. Sudah tidak bisa lagi, mau berbuat apa? Itu refleksi
hati. Kami mau tidak mau harus begitu gitu,” kata Ketua Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut, Deden Rohim menjelaskan makna
bendera itu.

Baca juga
Pertumbuhan Industri Otomotif Dukung Momentum Pemulihan Ekonomi

Kekhawatiran juga menggelayuti sektor lebih besar,
pengusaha ritel. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
(Aprindo) Roy Nicholas Mandey memaparkan, sejak 2020 hingga Juni 2021,
terdapat satu sampai dua toko yang tutup setiap hari dengan jumlah total
sekitar 1.500 swalayan yang telah mengibarkan bendera putih. “Bisnis
ritel punya pengaruh yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2019,
Indonesia menduduki peringkat lima besar dunia dengan market cap ritel
senilai USD326 miliar,” ungkapnya dalam diskusi daring.

Dia
meminta pemerintah agar memperhatikan kondisi pengusaha ritel agar
sektor ritel tidak mati bahkan berdampak terhadap bisnis lainnya. “Kalau
itu sampai tergerus dan terdampak betapa besar multiplier effect-nya
belum lagi UMKM yang harus mati, pabrik makanan minuman, kalau ritelnya
mati apakah mereka bisa hidup? Mereka mau jual ke mana?” pungkas Roy.

Pemerintah Merespon, Presiden Bicara

Pemerintah bukannya diam dan menonton keluh kesah para pelaku usaha
kecil dan menengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan
resminya akan segera melakukan relaksasi kebijakan jika angka kasus
Covid19 menurun.

“Kita selalu memantau, memahami dinamika di
lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari
PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli
2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujarnya.

Pada hari Selasa (20/7/2021), jumlah penambahan kasus Covid-19 berkisar
di angka 38.000, menurun dari puncaknya di angka 57.000 kasus pada
pekan sebelumnya.

Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof.
Wiku Adisasmito, jika dilihat pada 7 hari ke belakang, secara nasional
kasus positif mengalami penurunan, semula 56.757 pada 15 juli menjadi
33.772 pada 21 juli, atau turun sebesar 40%. Kesembuhan selama 7 hari
terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan, yaitu sebesar lebih dari
70%.

“Jika dilihat pada persen kasus aktif, terlihat mulai mengalami penurunan selama 3 hari terakhir,” ujar Prof. Wiku.

Dia juga mengatakan, persentasi Bed Occupancy Ratio (BOR) atau
keterisian tempat tidur harian di tingkat nasional juga konsisten
mengalami penurunan selama 7 hari terakhir, dari 76,26% menjadi 72,82%.
Adanya perkembangan yang baik ini patut disyukuri.

Baca juga
Empat Alasan Anak Tidak Butuh Vitamin

Koordinator
PPKM Darurat Menteri Luhut Pandjaitan berharap kebijakan PPKM dapat
diterapkan hingga kasus turun di bawah 10.000. Dalam masa perpanjangan
PPKM ini, pemerintah mengatakan akan mengalokasikan tambahan anggaran
perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa Bantuan Sosial Tunai (BST),
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH),
bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

Bagaimana Baiknya

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM.

“Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh
makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan
bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan
penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan
mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut,” katanya kepada
INILAH.

Selain itu, pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 25
Juli mendatang perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya
gonta-ganti istilah.  “Harus ada evaluasi komprehensif terhadap
pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti
istilah,” ungkapnya.

Pasalnya, berdasarkan data testing yang
dilakukan pemerintah turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari
terakhir. Sementara angka positivity rate kita meningkat hingga 30
persen dalam sepekan terakhir. “Klaim bahwa kasus mengalami penurunan,
tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah,” kata politisi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Pemerintah harus memiliki
indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM.”Misalnya, berapa
rerata tingkat BOR (bed occupancy rate) yang bisa ditolerir, berapa
banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat,
SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya,” ungkap Netty.

Data
kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat
lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka.
“Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM
efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan,”
kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Baca juga
Ahli Ungkap Lima Langkah Tekan Angka Peningkatan Kasus Covid-19

Sementara bagi
pengusaha, tak ada cara lain selain kembali membuka usaha untuk
menghindari PHK karyawan serta tutupnya usaha.”Kami minta dapat dibuka
pada 26 Juli. PPKM level IV tetap naik atau turun, kami minta kepada
pemerintah untuk dibuka,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey.

Pemerintah harus
memperhatikan kondisi pengusaha ritel agar sektor ritel tidak mati
bahkan berdampak terhadap bisnis lainnya.”Kalau itu sampai tergerus dan
terdampak betapa besar multiplier effect-nya belum lagi UMKM yang harus
mati, pabrik makanan minuman, kalau ritelnya mati apakah mereka bisa
hidup? Mereka mau jual ke mana?” pungkas Roy.

Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)
mengharapkan pemerintah mengizinkan perusahaan industri manufaktur
sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri
yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas
maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan
penunjang operasional.

”Namun dengan catatan sudah melakukan
vaksinasi minimal 2 kali untuk seluruh karyawannya,” ujar Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani. Apabila ada kasus konfirmasi positif dalam
industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan
menurunkan kapasitas menjadi 50 persen karyawan operasional dan 10
persen karyawan penunjang operasional.

Ketua Umum Kadin Asrjad
Rasyid menegaskan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan fiskal
secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui
program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif
ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.”Pemerintah perlu mendorong
harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan
melakukan komunikasi satu pintu sehingga menciptakan kepastian dan
ketenangan bagi masyarakat. Kebijakan itu juga harus diimplementasikan
secara selaras antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Asrjad. [rok]

Tinggalkan Komentar

×