Selasa, 29 November 2022
05 Jumadil Awwal 1444

Panggil Industri Migor Kakap, KPPU Semakin Yakin Ada Mafia

Selasa, 31 Mei 2022 - 18:04 WIB
Panggil Industri Migor Kakap, KPPU Semakin Yakin Ada Mafia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap berangus mafia minyak goreng.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membongkar dugaan mafia minyak goreng (Migor) masih berjalan. Sejumlah industri sudah dipanggil, termasuk dari grup usaha kakap.

Dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/5/2022), Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyampaikan, KPPU telah memanggil sejumlah anak usaha dari kelompok perusahaan migor kakap, semisal, Sinar Mas, Musim Mas, Indofood, Wilmar, Royal Golden Eagle Grup, Incasi, Permata Hijau, Pasific, Karya Prima, dan Budi Nabati.

Selain pabrikan migor kondang di atas, Goppera juga menyebut beberapa perusahaan yang diduga terseret praktik persaingan tak sehat di bisnis migor. Saat panggilan, KPPU meminta sejumlah data terkait produksi, hingga proses penetapan harga. Data tersebut penting sebagai alat bukti dalam membongkar praktik kartel yang dilakukan mafia migor.

Baca juga
Dugaan Adanya Kartel, KPPU Bawa Masalah Migor ke Ranah Hukum

“Kita butuh 2 alat bukti untuk masing-masing terlapor (perusahaan). Enggak bisa beberapa, ini komprehensif datanya. Proses penyidikan, pemanggilan terhadap saksi dan nanti dikumpulkan kita akan melibatkan juga para ahli dan kemudian hasilnya kita sampaikan kepada pimpinan,” kata Gopprera.

Ia mengatakan, para perwakilan perusahaan tersebut, sudah menyerahkan data mereka. Namun banyak yang meleset dari keinginan KPPU.

“Mereka yang hadir menyampaikan keterangan, ada yang bisa dipakai, banyak juga yang tidak. Dugaan kartel ini tidak ada yang mau mengakui, seperti penetapan harga. Jadi tetap membutuhkan data-data terkait dengan masing-masing pelaku usaha,” kata Gopprera.

Ketua KPPU Ukay Karyadi menilai, perlu adanya penataan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Lantaran hal itu berpengaruh besar pada penentuan harga dan pasokan minyak goreng ke depannya.

Baca juga
Diinterogasi Kejagung 12 Jam, Eks Mendag M Lutfi Tolak Ungkap Materi Pemeriksaan

Harus diakui, distribusi hak guna usaha atau kepemilikan lahan kebun sawit, saat ini, masih belum optimal. Sebagian besar lahan sawit di Indonesia, hanya dikuasai oleh sejumlah perusahaan. Sinyal kuat adanya praktik mafia di bisnis migor.

“Kalau di hulu sudah dikuasai, di hilirnya nanti ada entry barrier, karena pabrik-pabrik baru akan semakin sulit ada, sampai kapanpun industri minyak goreng tak akan berubah apabila sisi hulunya tidak dibenahi,” kata Ukay. [ikh]

 

Tinggalkan Komentar