Rabu, 30 November 2022
06 Jumadil Awwal 1444

Pansus BLBI DPD: Penjualan 51 Persen Saham BCA Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Minggu, 25 Sep 2022 - 14:11 WIB
Penulis : Ahmad Munjin
Pansus BLBI DPD: Penjualan 51 Persen Saham BCA Rugikan Negara - Inilah.com
(Dari kiri ke kanan) Sukiryanto Wakil Ketua Pansus, Bustami Zainuddin Ketua Pansus, Burhanudin Abdulillah Guburnur BI 2003-2008, Sasmito Hadinagoro Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN). (Foto: Pansus BLBI DPD)

Penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 dinilai sangat tidak tepat dan terlalu murah.

“Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi IMF (Badan Moneter Internasional) yang pada akhirnya justru merugikan negara triliunan rupiah,” kata Ketua Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bustami Zainudin di sela-sela Rapat dengan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanudin Abudllah Harahap di Gedung Nusantara III Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Burhanudin Abdullah hadir memenuhi undangan Pansus BLBI DPD untuk didengar pendapatnya terkait divestasi BCA di 2002.

Hadir dalam rapat ini, H. Sukiryanto (Wakil Ketua Pansus BLBI); H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Wakil Ketua Pansus BLBI), Ajbar (Wakil Ketua Pansus BLBI); KH. Ir. Abdul Hakim, M.M (Anggota Pansus BLBI); dan Hardjuno Wiwoho (Staf Ahli Pansus BLBI).

Dalam Rapat kali ini, Pansus BLBI menyampaikan beberapa pertanyaan kunci terkait pengucuran BLBI, penjualan saham BCA pada 2003 dan kemungkinan moratorium obligasi rekap ex-BLBI yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Bustami dalam pernyataanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/9/2022) memaparkan, konteks pembelian 51% saham BCA pada tanggal 31 Desember 2002, adalah value asset BCA berdasarkan laporan keuangan auditor independen yang tercatat Rp117-an triliun.

Namun saat transaksi penjualan saham BCA yang patut diduga terjadi suatu rekayasa intelektual dalam buku BCA ada Obligasi Rekap Pemerintah yang senilai Rp60 triliunan yang ditempatkan oleh Menkeu saat itu.

Baca juga
Pemerintah Tak Mau Lagi Ada Tawar Menawar dengan Obligor dan Debitur BLBI

Padahal, saham pemerintah yang dimiliki 93% berasal dari pemilik saham BCA lama, yakni Anthony Salim. Hal tersebut sebagai sisa pelunasan utang BLBI-nya yang Rp33 triliun, yang hanya mampu membayar Rp8 triliun.

Dengan demikian, sambunga dia, harga saham BCA 93% sama dengan Rp25-an triliun. Sehingga, sesungguhnya value atau nilai saham BCA tahun 2003 saat dijual dalam posisi profit atau keuntungan Rp4 triliunan.

“Rinciannya, riil net value BCA sama dengan Rp60 triliun ditambah Rp 25 triliun dan Rp4 triliunm sama dengan Rp89 triliunan,” ungkap Bustami.

Namun anehnya, transaksi penjualan 51% saham BCA kepada Farallon sebagai pemilik PT Djarum Budi Hartono, hanya dengan harga Rp5 triliun.

Menurut Bustami, transaksi ini sangat janggal. “Sebab, BCA menerima Bunga Obligasi Rekap Pemerintah Rp7 triliunan sejak 2003 sampai 2009,” timpal dia. Hal tersebut diakui oleh Direktur BCA Subur Tan.

“Atas pengakuan tersebut ditemukan fakta suatu kejanggalan kasus kerugian keuangan negara senilai Rp49 Triliun (subsidi Bunga Obligasi Reakp ex-BLBI ditambah Rp89 triliun yakni nilai saham BCA tahun 2003 di luar profit BCA yang diterima oleh Budi Hartono sebagai pemegang saham pengendali BCA sejak tahun 2003 sebesar Rp138 triliunan. Bagaimana menurut saudara?” tanya Bustami.

Baca juga
Satgas BLBI Sita Aset Tanah Perusahaan Milik Tommy Soeharto Senilai Rp600 Miliar

Menjawab pertanyaan tersebut, Burhanudin Abudllah Harahap mengatakan, pada dasarnya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh bank direncanakan akan diserahkan atau dijual kepada pemilik lama.

IMF menyarankan agar bank-bank itu dijual ke pemilik lama meski akhirnya akan mengalami kerugian 30%.  Sebab, jika dijual ke pemilik baru harganya akan lebih murah. “Namun ironisnya, faktanya dibeli oleh pemilik lama yang menggunakan baju baru,” kata Burhanudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BLBI DPD, Sukiryanto mempertanyakan pembayaran bunga Obligasi Rekap zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, faktanya sampai tahun 2014, dana APBN yang dialokasikan untuk membayar bunga Obligasi Rekap pemerintah Ex-BLBI sebesar kurang lebih Rp930 Triliun.

Hingga tahun ini (2022) Menkeu Sri Murlyani Indrawati masih menganggarkan dana APBN Rp48 triliunan untuk bunga Obligasi Rekap kepada bank-bank rekap atau para pemegang Obligasi Rekap yang membelinya di pasar sekunder.

Mirisnya, pembayaran bunga obligasi rekap ini terus digelontorkan saat APBN mengalami defisit. Di sisi lain subsidi untuk BBM, pangan, kesehatan, pendidikan yang justru dihapuskan atau dibatasi oleh pemangku kebijakan.

“Apakah mungkin kita melakukan moratorium pembayaran bunga rekap BLBI ini?” tanyanya. Burhanudin Abdullah sebenarnya menginginkan adanya moratorium. Namun lingkungan dan waktunya tidak tepat.

Baca juga
Satgas BLBI Somasi Kaharudin Ongko dan Agus Anwar

Ia mengungkapkan beberapa alasan. Pertama, situasi global sangat sulit seperti terjadinya inflasi di Amerika dan Eropa. Kedua, inflasi di dalam negeri juga meningkat dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), pangan, dan energi. “Maka di saat kita melakukan moratorium kita akan dianggap default. Jadi terlihat akan aneh,” katanya.

Lebih lanjut, Bustami menjelaskan jawaban Burhanudin tersebut akan menjadi bahan bagi Pansus untuk memanggil stakeholder terkait BLBI lainnya.

Sebelumnya, Pansus BLBI DPD RI mengundang Anthony Salim, Budi dan Robert Hartono, serta Sjamsul Nursalim.

“Yang harus diketahui kita bertindak berdasar temuan BPK dan bukti-bukti berikutnya bersama dengan undangan kita pada semua pihak yang tahu duduk persoalan BLBI dan obligasi rekap. Kita akan jalan terus, pantang mundur karena rakyat sedang susah, konglomerat hitam yang rugikan negara ribuan triliun ini harus kita hentikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa pun itu sama di mata hukum,” pungkas Bustami.

Tinggalkan Komentar