Paradoks Pendidikan dan Pandemi di Perkotaan

Paradoks Pendidikan dan Pandemi di Perkotaan - inilah.com

Efek pandemi telah menghantam banyak pihak, tetapi golongan miskin yang paling banyak mendapat benturan hingga harus karam sejak awal. 

Arus pendidikan dalam bentuk pendidikan jarak jauh yang serba digital, yang jelas bias kelompok sosial menengah-atas, tidak bisa menjadi penyelamat di tengah berbagai keterbatasan akses yang ada di negeri ini. Jika tidak ada strategi baru dalam kebijakan pendidikan dalam berselancar di masa pandemi, tentu kelompok keluarga miskin ini semakin banyak yang tumbang.

Indikator yang dapat menggambarkan pembangunan pendidikan di Indonesia adalah dari angka putus sekolah yang terus meningkat tiap tahunnya* dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK mengukur proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Maret 2020 menunjukkan terdapat kesenjangan pendidikan antar penduduk untuk mengenyam pendidikan. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi APK di setiap jenjang pendidikan.

Kesenjangan dengan gap yang paling besar terjadi di jenjang pendidikan perguruan tinggi. APK pada rumah tangga status ekonomi terendah hanya sebesar 13,38 persen. Sementara itu, APK pada rumah tangga status ekonomi tertinggi mencapai 46,89 persen.

Sarana dan prasarana sekolah turut berperan penting dalam proses pendidikan. Secara umum, keadaan ruang kelas di sekolah swasta masih lebih baik dari pada sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2019/2020 rata-rata ruang kelas dengan kondisi baik di sekolah negeri hanya 19,78 persen, sisanya adalah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sedang dan rusak berat. Pada sekolah swasta, hanya 30,11 persen ruang kelas dalam kondisi baik.

Tidak hanya dilihat dari kondisi ruang kelas, kecukupan antara ruang kelas yang tersedia dengan jumlah murid juga patut diperhitungkan. Hal ini pun diatur oleh Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Kenyataannya, masih ada rombongan belajar SD yang tidak memiliki kelas dan harus menumpang ruang kelas lain.

Sejauh ini, pemerintah telah membuat sederet program untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu beasiswa afirmasi yang ditujukan bagi anak-anak di daerah zona 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Namun, masih diperlukan implementasi yang lebih baik lagi dan program yang lebih luas jangkauannya.

Selain itu, pemerataan juga sulit terealisasi jika masyarakat terutama di lingkup keluarga tidak menyadari pentingnya pendidikan. 

Saat ini sebagian masyarakat terutama di daerah pelosok belum melek akan pentingnya pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Bagi mereka, bekerja menjadi pilihan yang menjanjikan karena secara langsung dapat membantu perekonomian. Akhirnya, pekerjaan yang bisa didapatkan pun di sektor informal tanpa jaminan pekerjaan dan prospek kerja yang kurang menjanjikan.

Baca juga  Merancang Pembelajaran Campuran yang Bermutu

Pemerataan juga sulit terealisasi jika masyarakat terutama di lingkup keluarga tidak menyadari pentingnya pendidikan.

Tatap Muka Udah Jalan, Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Perhatian masalah pendidikan yang menyita perhatian juga datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang resmi menggelar Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Ibu Kota mulai Agustus kemarin.

Pertanyaannya dari PTM ini adalah, siapa pihak yang mempersiapkan segala urusan jika belajar tatap muka memunculkan kluster baru? Adakah instruksi langsung dari pemerintah pusat? Atau masih diserahkan sama pemda masing-masing? Atau malah tidak ada sama sekali?

Faktanya, menurut pantauan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mayoritas sekolah di Pulau Jawa tidak punya dan bahkan tidak tau pasti apa saja pedoman yang harus diakukan sama warga sekolah. Maksud pedoman tersebut adalah aturan gimana tenaga pendidik dan peserta didik berperilaku di lingkungan sekolah di tengah situasi pandemi, kayak gimana berangkat dari rumah, nyampe sekolah, dan proses belajar mengajar.

Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, harus ada instrumen tambahan berupa protokol kesehatan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan tegas. Harus dipastikan pula konsistensi penanganan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mampukah menerapkan protokol kesehatan di sekolah.

KPAI Merespon Jangan Asal Buka Sekolah

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta Pemprov DKI Jakarta tidak sembarang membuka sekolah dan melaksanakan belajar tatap muka dahulu jika hantaman Covid-19 masih belum terkendali. Melalui Komisioner KPAI, Retno Listyarti menilai Pemprov DKI sebenarnya sudah memenuhi dari sisi infrastruktur dan akses kesehatan. Tapi ada prasyarat lain yang harus diperhatiin, yakni data epidemiologi Covid-19.

Data tersebut jadi penting dan harus jadi pertimbangan utama pemerintah kalo mau buka sekolah karena antisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19. Jangan sampe ada kluster pendidikan dan mengorbankan korban-korban baru.

Menurut Retno, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam membuka kembali sekolah. Pertama, memastikan sekolah sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM, termasuk memastikan protokol kesehatan dapat terpenuhi. Jika belum, maka pemerintah daerah harus membantu pemenuhannya, terutama untuk sekolah yang miskin dan sedikit peserta didiknya

Kedua, pemerintah pusat wajib melakukan percepatan vaksinasi kepada peserta didik usia 12-17 tahun. Tingkat vaksinasi harus mencapai minimal 70 persen dari populasi di sekolah agar terbentuk kekebalan kelompok. Kalau hanya guru yang divaksinasi, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa. Selain itu, pemerintah pusat harus memastikan penyediaan vaksin untuk anak merata di seluruh Indonesia. Survei singkat KPAI pada Agustus lalu menemukan bahwa vaksinasi anak didominasi oleh Pulau Jawa dan itupun hanya menyasar anak-anak di perkotaan. 

Baca juga  Foto: Uji Emisi Keliling untuk Sepeda Motor di IRTI Monas

Ketiga, pemerintah daerah harus jujur dengan angka penularan kasus Covid-19 di daerahnya. Sesuai ketentuan WHO, jika laju penularan kasus berada di bawah 5 persen baru aman untuk membuka sekolah tatap muka. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment), bukan malah menguranginya sehingga menghasilkan laju penularan kasus yang rendah. Karena angka penularan kasus itu diperoleh dengan membagi total kasus positif dengan jumlah orang yang dites dan dikalikan 100.

Keempat, sekolah perlu melakukan pemetaan materi untuk setiap mata pelajaran, mengingat PJJ dan PTM dilaksanakan secara beriringan. Materi yang mudah dan sedang diberikan di PJJ dengan bantuan modul, sedangkan materi yang sulit disampaikan saat PTM agar ada interaksi dan dialog langsung antara guru dan siswa. Hal ini juga bagian dari upaya membantu anak-anak memahami materi yang sulit dan sangat sulit sehingga mengurangi stress peserta didik. 

Kelima, guru dan orang tua harus mengedukasi dan menjadi panutan perubahan perilaku anak-anak dalam melaksanakan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). PTM di masa pandemi sangat berbeda dengan PTM sebelum pandemi. Berdasarkan pemantauan langsung KPAI di sejumlah sekolah di beberapa daerah, pelanggaran PTM terbanyak adalah pada penggunaan masker yang salah. Bahkan ditemukan guru dan siswa yang tidak memakai maskernya

Pelanggaran atas protocol  kesehatan juga kerap dijumpai KPAI saat melakukan pengawasan langsung PTM ke berbagai sekolah di sejumlah daerah sejak 2020 hingga 2021. Pelanggaran prokes yang terutama adalah  3 M, diantara masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah. 

“Bahkan ada SD yang memiliki tempat cuci tangan di setiap depan kelas, namun saat KPAI datang dan duduk di dekat pintu gerbang sekolah, taka da satu pun peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan saat tiba di sekolah”, ungkap Retno saat dihubungi INILAHCOM, Selasa (28/09). 

Diskriminasi Pendidikan dan Kluster Belajar Tatap Muka 

Tidak bisa dipungkiri, selama diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia, cukup banyak kejadian buruk yang terjadi. Contohnya seperti kasus anak yang bunuh diri karena tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, sampe kasus ibu yang menghabisi nyawa anaknya sendiri karena emosi saat membantu anaknya sekolah online.

Data yang dirilis i-Ready Digital Instruction and Assesment Software nyebutin cuma 60 persen orang dari kelas ekonomi rendah yang bisa login di situs pembelajaran online. Sementara itu, buat orang dari kelas ekonomi tinggi, sebanyak 90 persen di antaranya mampu login di situs pembelajaran online.

Baca juga  Terungkap, Data Anak KPAI Diretas dan Dijual Seharga Rp70 Ribu

Di sisi lain, Prof. DR. Dr. Aman B. Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI(Hon), Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI menjelaskan, IDAI dalam hal ini menganggap sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) memang harus segera dijalankan. Artinya, jika melihat pandemi Covid-19 sudah berjalan lebih dari 18 bulan dan postiviy ratenya di bawah 8 persen, bisa dilihat adanya gangguan di beberapa sistem. Mulai dari pendidikan, ekonomi, dan perkembangan sumber daya manusia yang kurang maksimal.

Dengan kata lain, meski ada bayangan kluster  di saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM), hal yang paling penting adalah bagaimana cara memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab pihak sekolah kepada pemerintah dan Pemda tetapi perlu juga kolaborasi bersama dengan para orang tua.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana memaparkan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah membuat standar prosedur rem darurat atau emergency break dengan melakukan tracing, testing, dan treatment, serta sekolah ditutup sementara selama 3 x 24 jam untuk dilakukan disinfektasi.

“Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melakukan tes usap antigen secara berkala di sekolah-sekolah yang melakukan PTM terbatas, untuk melihat positivity rate yang ada di sekolah,” kata Nahdiana.

Sebelumnya, data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 23 September, sebanyak 2,77 persen dari 47.033 sekolah yang disurvei telah menimbulkan klaster selama pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendiknbud Ristek, Jumeri mengatakan, ada empat mispersepsi di masyarakat terkait hal tersebut.

Pertama, data 2,8 persen yang dipublikasikan Kemendikbud Ristek, bukan klaster Covid-19, namun itu merupakan jumlah warga sekolah yang terpapar Covid-19.

“Jadi itu 2,8 persen adalah bukan data klaster pendidikan. Tetapi itu adalah data yang menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan aplikasi kita, lewat laman kita, bahwa di sekolahnya ada warga yang tertular Covid-19,” kata Jumeri.

Hingga saat ini proses belajar yang efektif memang penting untuk generasi mendatang yang lebih baik disertai dorongan bagaimana pijakan kebijakan di masa pandemi ini tidak bertentangan dan bagaimana anak-anak yang rentan tidak semakin tertinggal. Tak ada solusi tunggal mengatasi soal ini mengingat kondisi masyarakat yang beragam dan wilayah yang amat luas. Solusi itu juga harus adil bagi semua kelompok.

Tinggalkan Komentar