Paradoks Pendidikan dan Pemerintah Kerja Sesuai Viral

Paradoks Pendidikan dan Pemerintah Kerja Sesuai Viral - inilah.com
Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Nur Ahmad Satria

Fenomena para orang tua di kota besar pragmatis soal anak-anak tak sekolah tinggi atau cukup seperlunya, sejatinya sudah lama terjadi. Perekenomian menjadi faktor utama orang tua tak mampu melanjutkan pendidikan sang anak.

Padahal dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

Sejatinya paradoks pendidikan seperti di atas sudah bukan bagian dari persoalan pendidikan di kota-kota besar dan wilayah terpencil. 

Tetapi bila dilihat dari kinerja pemerintah yang tak aktif mengidentifikasi persoalan teraktual, maka tak dipungkiri hal tersebut masih saja terjadi di kota besar.  

Baca juga  Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Pendidikan Masa Depan Bodoh

Demikian disampaikan Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Nur Ahmad Satria (NAS), saat menyoroti potret pendidikan daerah wilayah Aglomerasi Jabodetabek yang notabene tak jauh dari pusat pemerintahan di republik ini, sedang dihantui degradasi pendidikan.

Seperti Ibu Kota. Data dari dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, angka putus sekolah Sekolah Dasar pada tahun 2018-2019 sebanyak 0,04% dan 2019-2020 0,18%. Putus Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2018-2019 0,09% dan 2019-2020 0,27%.

Hal lainnya seperti kondisi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Banyak anak-anak memilih bekerja ketimbang sekolah.

“Saya lihat itu pemerintah baru kerja kalau viral duru. Seolah negara hadir nunggu panggilan. Seperti kerja freelance. Ini penyakit sudah lama, butuh tindakan identifikasi dan solusi yang tepat,” kata NAS kepada Inilah.com, Kamis (30/9/2021). 

Baca juga  Fokus Penerbangan Domestik, Garuda Pangkas Rute Internasional

Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Sudah sepatutnya pemerintah konsekuen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana diamanat konstitusi. 

Tetapi bila hak untuk memperoleh pendidikan dasar itu tak terpenuhi maka akan menambah panjang deretan kebodohan di tanah air.

“Fenomena ini kan sudah cukup lama, kurang keberpihakan pemerintah dalam masalah ini jelas terlihat,” tutup dia. 

Tinggalkan Komentar