PCR Jadi Beban Rakyat, Pemerintah Harus Transparan Soal Harga

PCR Jadi Beban Rakyat, Pemerintah Harus Transparan Soal Harga - inilah.com
Ketua YLKI, Tulus Abadi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk transparan menjelaskan soal harga asli test PCR yang diwajibkan kepada masyarakat sebagai syarat mobilitas.

“Pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Berapa sesungguhnya struktur biaya PCR, dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi kepada Inilah.com, Rabu (27/10/2021).

Menurut Tulus, selama ini masyarakat tidak mengetahui harga asli test PCR, karena sejak awal memang harga test PCR atau antigen sudah sangat mahal. Namun dengan diturunkannya harga test PCR menjadi Rp300.000 membuat banyak masyarakat bertanya-tanya soal harga asli test PCR tersebut.

Namun, Tulus meminta kepada Pemerintah untuk mengawasi para provider yang melakukan test PCR ini. Karena masih banyak provider yang belum melaksanakan keputusan terkait harga tersebut.

Baca juga  Pintu Masuk Penerbangan Asing Hanya di 2 Bandara

“Setelah Presiden memerintahkan untuk diturunkan harganya, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah tersebut. Sebab saat ini banyak sekali provider yang menetapkan harga PCR diatas harga HET (Harga Eceran Tertingggi) yang ditetapkan pemerintah, dengan alasan “PCR Ekspress”, dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp 650 ribu, Rp 750 ribu, Rp 900 ribu, Rp 1.5 juta, dan seterusnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menurunkan tarif batas atas untuk tes PCR menjadi Rp300 ribu.

Luhut menyebut usulan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo menyusul kebijakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat penerbangan domestik.

Baca juga  Syarat Penerbangan Jawa-Bali Tetap Harus PCR, Luar Jawa-Bali Cukup Antigen

“Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (25/10/2021).

Dia menjelaskan, kebijakan wajib tes PCR yang saat ini baru diterapkan bagi penumpang penerbangan domestik bertujuang untuk menyeimbangkan pelonggaran yang diberikan ke masyarakat, terutama di sektor pariwisata.

Diketahui, dalam aturan wajib PCR bagi penumpang pesawat domestik tertuang dalam Surat Edaran/SE Satgas No. 21 tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri atau InMendagri No. 53 dan No. 54 Tahun 2021 dan 4 SE dari Kementerian Perhubungan/Kemenhub No. 86, 87, 88 dan 89 Tahun 2021.

Baca juga  Honda Persiapkan Diri Jelang Balapan Istimewa di F1 Grand Prix Belgia

Berikut syarat penerbangan domestik yang mulai berlaku pada 24 Oktober 2021:

Tujuan ke Jawa – Bali (juga diatur InMendagri No. 53 tahun 2021):

– Wajib 2 dokumen yaitu kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR (2 x 24 jam sebelum keberangkatan).

Tujuan ke non Jawa – Bali level 3 dan 4, (juga diatur InMendagri nomor 54 tahun 2021):

– Wajib menunjukkan 2 dokumen yaitu kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR (2 x 24 jam).

Anak-anak usia kurang dari 12 tahun bisa naik pesawat dengan syarat wajib menunjukkan 1 dokumen yaitu hasil negatif tes Covid-19 sesuai dengan moda transportasi dan daerah tujuannya dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Tinggalkan Komentar

×