Kamis, 26 Mei 2022
25 Syawal 1443

PDIP dan Megawati Tak Tergoyahkan

Megawati PDIP Penundaan Pemilu Jokowi Luhut - inilah.com
setkab.go.id

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan perhelatan Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang ditetapkan DPR bersama pemerintah.

Hal itu disampaikan Puan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Menurut Puan, agenda pesta rakyat tersebut sudah menjadi kebijakan negara yang tidak seharusnya tidak lagi di utak-atik.

“Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR, Selasa (15/3/2022).

Ketua DPP PDIP itu juga meminta DPR segera menindaklanjuti pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 baik dari segi anggaran hingga regulasi.

Baca juga
Tim Futsal Indonesia Kalah di Final AFF 2022, Ketum PSSI: Perjuangan yang Luar Biasa

“Pada 2022 ini, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya,” tutur Puan.

PDIP merupakan salah satu partai yang tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menolak masa perpanjangan Presiden Jokowi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah mengamanatkan agar kader menolak penundaan Pemilu 2024.

“Semua kader PDIP bersikap tegas menolak bila sampai Pemilu Serentak 2024 ditunda. Tidak ada alasan menunda. Kalau diundur, maka justru akan merusak amanat konstitusi. Terlepas dari isu tersebut, kami meminta seluruh kader partai untuk bersiap diri menyongsong pemilu 2024,” kata Basarah saat berada di Kota Batu, Senin (14/3/2022).

Baca juga
Ditahan, Oknum Dosen Unsri yang Lecehkan Mahasiswanya

Sebelumnya diberitakan wacana masa jabatan presiden selama 1-2 tahun mengundang kemarahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputeri.

Megawati menyampaikan ketidaksetujuannya dan kemarahannya tersebut saat bertemu dengan sumber inilah.com.

“Memang negara ini punya nenek moyangnya. Perpanjangan jabatan presiden itu inkonstitusional, bertentangan dengan roh reformasi,” kata Megawati seperti ditirukan sumber inilah.com beberapa waktu lalu.

Selain PDIP, sejumlah partai koalisi lainnya juga menolak wacana tersebut, seperti NasDem, PPP dan Gerindra.

Tinggalkan Komentar