Senin, 16 Mei 2022
15 Syawal 1443

PDIP Lindungi Kader yang Nonton Video Porno saat Rapat Komisi IX

Bambang Pacul
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyebut kadernya berinisial HM yang kedapatan menonton video porno saat rapat kerja Komisi IX tidak dikenakan sanksi.

Kader PDIP berinisial HM diduga menonton video porno saat sidang di Komisi IX DPR. Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku telah mengklarifikasi informasi itu kepada HM dan menyatakan tidak ada sanksi yang harus dijatuhkan.

Menurut Pacul, HM menonton video karena tidak sengaja membuka layanan aplikasi pertukaran pesan berisi konten porno. Ketika membuka konten itu, rupanya HM direkam dari arah belakang, kemudian video tersebar di media sosial (medsos).

“Kita merasa bukan mau menyalahkan, ini kan kawan kita menerima WA, yang kita klarifikasi dengan fraksi, menerima WA. WA dibuka refleks ternyata ada video itu. Video dibuka isinya itu difoto di atas,” kata Pacul, di kompleks parlemen, Selasa (12/4/2022).

Baca juga
Kantin Meledak, Gedung Perkantoran di Chongqing China Runtuh

Fraksi PDIP menerima klarifikasi dari HM yang dikabarkan sampai menangis mengetahui tindakannya viral di medsos. Malahan Pacul menduga foto yang viral di medsos merupakan politisasi kasus HM.

“Kalau dikau sebagai orang politik ini bisa diduga ini modus operandi. Saya ini perlu sampaikan terutama pada kawan-kawan anggota dewan yang lain juga untuk berhati-hati membuka kayak gitu. Langsung bisa difoto memang sudah diincar orang masuk misalnya,” katanya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman, mengaku telah mendengar kabar tersebut. Namun MKD memilih untuk menunggu adanya laporan sebelum menindaklanjutinya.

“Kita enggak mau berasumsi secara prematur. Sejauh ini kami belum terima laporan atau informasi resmi apa pun,” kata dia.

Baca juga
PDIP Ajukan Ahok jadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, meminta MKD melakukan pengusutan tanpa harus menunggu pelaporan. Pasalnya tindakan tersebut merupakan pelanggaran etika serius.

Lucius mempertanyakan mengapa anggota dewan dapat dengan mudah mengakses video porno melalui gawai saat rapat kerja. Artinya, anggota dewan tidak serius membahas situasi dengan mitra kerja untuk kepentingan rakyat.

“Kalau anggota DPR itu punya sensitifitas akan situasi dan kondisi, mestinya ruangan rapat itu bukan tempat yang tepat dan bijak untuk mengakses konten porno,” kata Luvius.

Tinggalkan Komentar