Rabu, 01 Februari 2023
10 Rajab 1444

PDIP Redam Manuver Loyalis Puan, Jangan Ada Dewan Kolonel di Antara Kita

Minggu, 23 Okt 2022 - 10:28 WIB
20cab620 82b6 4a70 B1d9 9c37c27d881b - inilah.com
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus partai berswafoto pada sela-sela penutupan Rakernas II PDIP Tahun 2021 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Juni 2022 yang lalu. (Foto: Instagram Puan Maharani)

Manuver loyalis Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang duduk di DPR membentuk Dewan Kolonel diredam. DPP PDIP memberikan surat teguran tertulis yang diteken Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada sejumlah kader yang ditengarai menjadi motor organisasi di luar AD/ART partai untuk memoles citra Puan menjadi capres pada Pilpres 2024.

Teguran tertulis tersebut diterbitkan tanggal 5 Oktober 2022 namun baru beredar di kalangan jurnalis pada akhir pekan ini. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun membenarkan keaslian surat yang dalam perihalnya ditulis dengan huruf kapital “peringatan keras dan terakhir”. Komarudin turut mengakui ikut meneken surat itu.

“Keputusan kegiatan yang mengarah soal calon presiden 2024 itu adalah kewenangan hak prerogatif ketua umum. Hak prerogatif itu diberikan dalam keputusan Kongres V di Bali,” ujar Komarudin.

Baca juga
Jangan Main-main, Korporasi Melanggar UU PDP Bisa Dibubarkan!

Dia mengakui hanya beberapa kader saja yang mendapatkan surat teguran itu karena akumulasi pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Artinya, apabila kedapatan melakukan pelanggaran lagi bakal dipecat. Namun dia tidak mengungkapkan siapa saja yang menerima “surat cinta” itu.

“Ada yang tidak ditegur karena tidak mengerti itu. Kita kroscek juga beberapa hanya ikut-ikutan saja (membentuk dewan kolonel). Jadi yang beberapa orang yang dikasih teguran keras dan terakhir itu karena sudah masuk tahapan teguran keras,” ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan Dewan Kolonel yang inisiatornya Johan Budi dengan koordinator Trimedya Panjaitan tidak dikenal dalam AD/ART partai. Kader banteng di parlemen diminta tidak membuat manuver terkait pencapresan karena sejatinya menjadi perpanjangan tangan DPP dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan bujeting.

Baca juga
Komentar Pelatih Tokyo Verdy soal Debut Pratama Arhan: Telat Panas tapi Mulai Bisa Menyatu

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto, di Jakarta, Rabu (21/9/2022) lalu.

Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang namanya bersama Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto disebut ikut berperan membentuk Dewan Kolonel sebelumnya telah memberi klarifikasi. Dia menyebut Dewan Kolonel yang dimaksudkan untuk “mewangikan” Puan di setiap dapil-dapil merupakan istilah spontan yang muncul ketika para kader di Senayan berkumpul pada sela-sela rapat komisi.

Baca juga
Polisi Hedonis Perlu Disanksi, Tidak Promosi hingga Rotasi

Kan enggak biasa di dalam partai ada struktur militer, tapi memang itu cuma kongkow-kongkow. Di PDIP dari dulu sudah terkenal kalau PDIP itu sangat tegak lurus perintah ketum,” ujar Pacul.

Tinggalkan Komentar