Jumat, 27 Mei 2022
26 Syawal 1443

Pemerintah Harus Pastikan Distribusi Migor Lancar Pasca Penetapan Tersangka

Pemerintah Harus Pastikan Distribusi Migor Lancar Pasca Penetapan Tersangka
ilustrasi CPO

Pemerintah harus memastikan distribusi minyak goreng berjalan lancar pasca munculkan kasus dugaan korupsi minyak goreng. Sebab dengan kasus tersebut dikhawatirkan akan membuat distribusi minyak goreng terhambat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan risiko terhambatnya distribusi muncul apabila tersangka yang ditetapkan merupakan pelaku usaha yang taat regulasi.

“Kalau yang diargumentasikan pelaku usaha bahwa yang ditangkap sudah mengikuti aturan tentu ini bisa justru mempersulit distribusi,” kata dia, Jumat (22/4/2022).

Dia juga meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi minyak goreng.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menggunakan seluruh instrumen kebijakan dan perangkat yang dimiliki untuk menjamin ketersediaan minyak goreng setidaknya hingga Idul Fitri.

Baca juga
Lapor Dugaan Permainan Kuota Ekspor CPO ke Kejagung, MAKI Sebut Sejumlah Nama

Pasalnya, momen Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentun meroketnya konsumsi masyarakat. Apabila terjadi kelangkaan barang maka berisiko menimbulkan inflasi yang kini tengah diperangi oleh pemerintah.

Kendati demikian, penanganan kasus dugaan korupsi ini menjadi pekerjaan yang perlu segera diselesaikan. “Ini perlu terus diusut karena tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak lain terlibat,” ujarnya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus minyak goreng beberapa waktu lalu. Diantaranya berasal dari Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan ada keresahan dari perusahaan minyak goreng anggota GIMNI pascapenetapan empat tersangka oleh Kejaksaan Agung berkaitan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Baca juga
Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Sosok Berpengaruh

Sahat menambahkan, beberapa industri minyak goreng anggota GIMNI menyampaikan ketakutannya untuk mengikuti Program Minyak goreng Curah bersubsidi ini dan mengatakan ingin mundur.

“Mereka saya minta tidak perlu takut, asalkan berjalan sesuai regulasi dan aturan pemerintah,” ujarnya.[JIN]

Tinggalkan Komentar