Pemerintah Harus Skrining Ketat untuk Hindari Joki Vaksin

Pemerintah Harus Skrining Ketat untuk Hindari Joki Vaksin

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyarankan Pemerintah harus melakukan skrining ketat untuk menghindari joki vaksin. Selain skrining ketat, perlu juga adanya pengawasan di lokasi tempat pelaksanaan vaksinasi.

“Selama ini hanya dianjurkan 2 kali dan rencana 3 kali untuk booster, lebih dari itu kan belum ada uji klinisnya,” kata Deni di Samarinda, Minggu (26/12/2021).

Sebelumnya sempat beredar kabar adanya joki vaksinasi di Sulawesi Selatan yang mengaku telah menerima vaksinasi hingga belasan kali.

“Kalau benar dia menerima vaksinasi 16 kali pasti secara medis ada efeknya. Efeknya pun akan terlihat berdasarkan kekuatan anti bodi dalam tubuhnya,” tuturnya.

Baca juga  Enam Paket Sabu Diselundupkan ke LP Cipinang Pakai Truk Sampah

Deni juga menyebutkan perlu adanya tindak lanjut untuk mencegah munculnya joki vaksinasi lainnya mengingat antibodi setiap orang memiliki batasan sendiri.

“Untuk mencegah itu semua kita menganjurkan pelaku vaksinasi skrining secara benar. Harus yang bersangkutan sesuai nama dan NIK yang terdaftar yang boleh menerima vaksinasi,” ujarnya.

Ia pun mengaku skrining di Kota Tepian Samarinda selama ini sudah berjalan bagus dan tidak ada temuan adanya joki vaksinasi.

“Mudah-mudahan kita di Kaltim atau di Samarinda khususnya tidak ada kasus seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismid Kusasih menyatakan untuk menghindari joki vaksinasi dengan mencocokkan antara yang ingin menerima vaksinasi dengan data yang terdaftar untuk melakukan vaksinasi.

Baca juga  Capaian Vaksinasi COVID-19 untuk Anak di DKI Dekati 50%

“Masyarakat mestinya tahu vaksin itu adalah untuk kekebalan diri. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu karena rugi bagi diri dan juga membahayakan joki vaksinasi itu sendiri,” ucapnya.

Tinggalkan Komentar