Sabtu, 28 Januari 2023
06 Rajab 1444

Pemerintah Harusnya Lebih Kreatif Cari Cara Lain Ketimbang Naikkan Harga BBM

Rabu, 07 Sep 2022 - 17:55 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Pemerintah Harusnya Lebih Kreatif Cari Cara Lain Ketimbang Naikkan Harga BBM
Subsidi BBM Dicabut (Foto: Inilah.com)

Pemerintah memutuskan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga sejumlah BBM. Pemerintah kemudian menyediakan Bansos Tunai sebesar Rp24,17 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Angka tersebut akan dibagikan secara bertahap sehingga totalnya 20,6 juta KPM. Setiap keluarga ditargetkan menerima Rp600 ribu yang disalurkan bertahap.

Kritik terhadap pemerintah langsung mencuat sebab dinilai tidak tepat menaikkan harga BBM saat rakyat baru saja bisa ‘bernafas’ setelah dua tahun digempur pandemi COVID-19.

Dalam Diskusi yang disenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Moestopo dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR), pemerintah mestinya sedari awal lebih kreatif untuk menekan harga BBM.

“Apakah pemerintah sedang berbisnis dengan rakyatnya, sehingga merasa perlu untuk menaikkan harga BBM agar memperoleh laba sebesar-besarnya,” kata Pengamat Politik
Andrianto dalam diskusi FEB Universitas Moestopo, Rabu (7/9/2022).

Baca juga
Satgas BLBI Baru Kumpulkan Hak Negara Rp19,16 Triliun, Ini Rinciannya

Andri juga memiliki prakiraan lain di balik kenaikan BBM ini. Menurutnya, bisa jadi pemerintah Jokowi tengah berusaha keras menghimpun duit untuk membayar cicilan hutangnya.
Sebab, jika Jokowi tak sanggup membayar cicilan hutang luar negeri, maka statusnya akan default.“Ini tentunya akan mengganggu kredibilitas dari pemberi hutang kepada Indonesia. Hasilnya bisa jadi tahun depan, Indonesia tidak mendapat tambahan hutang baru,” imbuhnya.

Sementara itu Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI) menilai pemerintah mestinya sedari awal lebih kreatif untuk menekan harga BBM.“Sejak orde baru, metode untuk menekan harga BBM hanya subsidi saja. Padahal, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan harga BBM. Hal terpenting adalah melakukan audit kinerja dan audit forensik terhadap Pertamina,” kata Bandot selaku Koordinator Forum DKI.

Baca juga
INDEF Sebut Subsidi BBM dan Proyek IKN Kurang Bermanfaat

Pencabutan subsidi BBM dan pemberian bansos ini kemudian dikorelasikan dengan Subsidi Obligor BLBI.

Menurut Hari Purwanto Direktur Eksekutif SDR ketika subsidi BBM dicabut, perlu diingat bahwa ada juga yang menikmati pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) yang harus diberhentikan karena berpotensi membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas.

Menurutnya, pembayaran obligasi rekap eks BLBI sudah dibayarkan selama 23 tahun sejak 1999 sekitar Rp50-60 triliun per tahun, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika Pemerintah cinta rakyat lebih baik pertahankan subsidi BBM untuk rakyat dari pada mensubsidi Oligarki Obligor BLBI. Hal ini tidak sesuai prinsip Pancasila sila ke 5, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Tinggalkan Komentar