Selasa, 28 Juni 2022
28 Dzul Qa'dah 1443

Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp10,22 Miliar untuk BLT Migor di Babel

Minggu, 29 Mei 2022 - 00:01 WIB
Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp10,22 Miliar untuk BLT Migor di Babel
Migor

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyebutkan hingga 30 April 2022, pemerintah telah mencairkan bantuan tunai langsung (BLT) minyak goreng sebesar Rp10,22 miliar kepada 34.065 keluarga penerima manfaat.

“Kita berharap BLT minyak goreng ini, dapat meringankan beban ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepulauan Babel Edih Mulyadi di Pangkalpinang, Sabtu (28/5/2022).

Ia mencatat realisasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk program perlindungan sosial hingga April 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp143,52 miliar dengan rincian program keluarga harapan (PKH) Rp29,07 miliar kepada 40.803 keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga
Foto: Menko Perekenomian Airlangga Hartarto Tanam Sawit di Libo Jaya Riau

Selanjutnya, sembako Rp53,15 miliar diberikan kepada 34.065 KPM, BLT desa Rp51,08 miliar kepada 31.102 KPM dan BLT minyak goreng Rp10,22 miliar kepada 34.065 KPM.

“Program ini sebagai bentuk dukungan pemerintah di bidang fiskal ke pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dampak pandemi COVID-19 ini,” ujarnya.

Menurut dia, program PEN yang berupa kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik.

“Peran dana APBN menjadi sangat strategis dalam peningkatan daya tahan ekonomi masyarakat Bangka Belitung, khususnya di masa pandemi ini,” katanya.

Baca juga
Foto: Warga Antusias Beli Minyak Goreng Murah Rp14 Ribu per Liter di Polres Jakarta Selatan

Ia menambahkan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat di bidang fiskal, terdapat empat unsur eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai representasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara.

“Keempat unsur tersebut menaungi bidang pendapatan, belanja, dan aset negara,” katanya. [ikh]

Tinggalkan Komentar