Rabu, 01 Februari 2023
10 Rajab 1444

Pemerintah Tak Berencana Revisi UU Pemilu 2024 Pasca DOB Papua

Selasa, 02 Agu 2022 - 18:00 WIB
Penulis : Fadly Zikry
Pemilu Kpu dob papua - inilah.com
(Foto: dok inilah.com)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Mahfud usai mengikuti rapat tentang Papua di Istana Wakil Presiden, Selasa (2/8/2022).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tidak ada agenda pembahasa revisi UU Pemilu.

“Nggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,” sebut Mahfud.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap Pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022. Pasalnya pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.

Baca juga
DPR Semprit Kemendagri Lempar Bola Panas Apdesi

Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada Provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap Provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi.

Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.

Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.

Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.

Baca juga
Polri Petakan 10 Potensi Gangguan Keamanan Pemilu 2024, Ini Sebarannya

Ketiga provinsi tersebut adalah provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.

Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.

Sementara provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo.

Tinggalkan Komentar