Pemerintah Tak Mau Lagi Ada Tawar Menawar dengan Obligor dan Debitur BLBI

Pemerintah Tak Mau Lagi Ada Tawar Menawar dengan Obligor dan Debitur BLBI  - inilah.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan mau bernegosiasi dengan dengan obligor dan debitur terkait pengembalian aset negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kita akan bertindak karena sejak dulu, kalau kita tidak bertindak, selalu terjadi tawar-menawar. Waktu tawar-menawar ini ndak jelas. Kita ini akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Mahfud menyampaikan dirinya didampingi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, serta Deputi III Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam menindak para obligor.

Baca juga  PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI, MASYARAKAT SUDAH MULAI SADAR UNTUK VAKSINASI

“Nah, sekarang yang sudah diperoleh dari kerja tim ini sejak dibentuk. Pertama dana yang disetor ke kas negara sebesar Rp2,4 miliar dan US$7,6 juta,” lanjutnya.

Selain itu, kata Mahfud, Satgas BLBI juga sudah melakukan pemblokirab terhadap 339 aset tanah serta melakukan balik nama aset atas nama pemerintah dan perpanjangan hak sertifikat tanah yang tersebar di 19 provinsi.

“Kemudian pemblokiran tanah sebanyak 339 aset jaminan. Kemudian pemblokiran saham sebanyak 24 perusahaan. Untuk aset properti ada pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah,” tuturnya.

“Kemudian ada balik nama atas nama pemerintah terhadap 335 sertifikat, kemudian ada perpanjangan hak pemerintah 543 sertifikat yang tersebar di 19 provinsi. Ini belum termasuk penguasaan fisik, aset properti yang telah diumumkan sebelumnya,” imbuhnya.

Baca juga  Antisipasi Kapal China, RI Lakukan Penguatan Pertahanan di Laut Natuna

Tinggalkan Komentar