Pemilik Rumah 100m2 dan Mobil Dapat Bansos, Picu Terbit 9 Kriteria Kemiskinan

Mensos Tri Rismaharini

Kementerian Sosial menetapkan sembilan kriteria kemiskinan guna memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan verifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

Hal ini ditetapkan menyusul masih banyak masyarakat yang tinggal diperkotaan dan memiliki rumah lebih dari 100 meter persegi dan  mobil terdata mendapat bantuan sosial.

“Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima (bansos). Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop,” kata Mensos Tri Rismaharini dikutip Antara, Kamis (18/11/2021).

Baca juga  Sekolah Tatap Muka Diharap Bentuk Satgas Covid-19

Sembilan kriteria kemiskinan itu di antaranya tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian.

Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik.

Kemensos akan terus melakukan pembaharuan data secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Kemensos juga melakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Baca juga  Mensos Dukung Fatwa Haram MUI Berikan Uang ke Pengemis

Sebelumnya, Mensos menyebut terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik itu bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN,” katanya.

Ia menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan, Mensos menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

Baca juga  Foto: Potret Persiapan Asrama Haji untuk Keberangakatan Jama'ah Umroh Pertama Sejak Pandemi Covid-19

Tinggalkan Komentar