Minggu, 27 November 2022
03 Jumadil Awwal 1444

Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Rabu, 14 Sep 2022 - 22:29 WIB
Hapus Sanksi Pajak
(ist)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi pajak daerah mulai 15 September sampai dengan 15 Desember 2022.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Selain itu, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah juga dilakukan untuk mempercepat target penerimaan di DKI Jakarta.

“Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi 2022 ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya,” ujar Lusiana dalam keterangan resmi, Rabu (14/9/2022).

Baca juga
KOI dan LADI Percepat Penyelesaian Sanksi WADA

Beberapa jenis sanksi administrasi pajak daerah yang dihapus hingga 15 Desember 2022, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak air tanah (PAT).

Berikut rincian jenis sanksi administrasi pajak daerah yang dihapus:

1. Penghapusan sanksi administrasi diberikan atas bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau setoran masa yang telah melewati jatuh tempo pembayaran untuk jenis:
– Pajak Hotel
– Pajak Restoran
– Pajak Parkir
– Pajak Hiburan
– PBBKB
– BBNKB
– BPHTB
– PKB
– Pajak Reklame
– PAT

Baca juga
Banjir Rob Jadi Perhatian Pemprov DKI Terkait Formula E di Ancol

2. Penghapusan sanksi administrasi diberikan atas bunga yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak atau kurang dibayar untuk jenis:
– Pajak Hotel
– Pajak Restoran
– Pajak Parkir
– Pajak Hiburan
– PBBKB
– BPHTB
– Pajak Reklame
– PBB-P2
– PAT

3. Penghapusan sanksi administrasi diberikan atas denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran untuk jenis:
– Pajak Hotel
– Pajak Restoran
– Pajak Parkir
– Pajak Hiburan
– PBBKB
– BBNKB
– PKB
– Pajak Reklame
– PAT.

Tinggalkan Komentar