Pemprov Sumbar dan Dompet Dhuafa Luncurkan Pembiayaan UMKM Tanpa Bunga

Upaya pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatera Barat diperkuat melalui kolaborasi antara Dompet Dhuafa dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kedua pihak menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan tanpa bunga berbasis syariah.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Ahmad Juwaini, bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini turut melibatkan Pemerintah Kota Padang, Universitas Andalas, serta sejumlah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai mitra pelaksana program.

Kolaborasi ini dijalankan melalui program MUFAKAT (Modal Usaha Bermanfaat untuk Masyarakat) yang difokuskan pada penguatan sektor UMKM, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.

“Kerja sama ini untuk menguatkan sektor UMKM melalui skema pembiayaan mikro berbasis syariah tanpa bunga. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa dilakukan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad Juwaini.

Ia menambahkan, Dompet Dhuafa telah menyalurkan hampir Rp6 miliar dalam berbagai program penanganan bencana di Sumatera Barat, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas kontribusi Dompet Dhuafa dalam berbagai fase penanganan bencana di daerahnya.
“Kerja sama ini menjadi penting sebagai dukungan bagi masyarakat terdampak bencana untuk bangkit kembali. Dengan keterbatasan anggaran daerah, kolaborasi ini sangat membantu,” ujarnya.

Selain penandatanganan MoU antara Dompet Dhuafa dan pemerintah daerah, kegiatan ini juga mencakup kerja sama antara Yayasan Wirausaha Indonesia Berdaya (YWIB) dengan Universitas Andalas serta sejumlah BMT yang terlibat dalam implementasi program.

Dalam kesempatan tersebut, Dompet Dhuafa juga menyerahkan buku foto “BINGKAS” yang mendokumentasikan respons terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Buku tersebut menjadi catatan visual atas upaya penanganan bencana dan proses pemulihan yang telah dilakukan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terdampak bencana. Skema pembiayaan tanpa bunga dinilai dapat memberikan akses permodalan yang lebih inklusif serta mendorong keberlanjutan usaha di tengah keterbatasan.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi, terutama di wilayah rawan bencana.