Penarikan Pegawai Nonaktif KPK, Menpan RB: UU ASN Tak Boleh Dilanggar

Penarikan Pegawai Nonaktif KPK, Menpan RB: UU ASN Tak Boleh Dilanggar - inilah.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo (foto istimewa)

Penarikan pegawai nonaktif KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri tak bolah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Rencana tersebut mestinya dibarengi dengan pengecekan lebih lanjut oleh  Badan Kepegawaian Negara dan Polri.

“Bagaimana (tentang) undang-undangnya, bagaimana aturannya, dan UU tentang ASN tidak bisa dilanggar,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Kamis (30/9/2021).

Walau demikian, formasi yang bakal dibuka untuk pegawai nonaktif KPK itu menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo

“Formasi dan lain-lain itu  kewenangan Kapolri yang merekrut,” ucapnya.

Diketahui, Polri memberikan kesempatan kepada sebanyak 57 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Baca juga  MenPAN-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik di Bekasi

Tinggalkan Komentar