Rabu, 17 Agustus 2022
19 Muharram 1444

Foto: Rencana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Yang Tak Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

Rabu, 22 Des 2021 - 17:15 WIB
PeduliLindungi, Penerapan Peduli Lindungi, Aplikasi Peduli Lindungi, Mendagri, Sanksi, Pidana, Aturan, Pandemi, Covid-19, Didik Setiawan, Peduli Lindungi, MRT, MRT Jakarta, Blok-M, Inilah.com
Penumpang MRT melakukan Check-in dengan Aplikasi Pedu;iLindungi di Stasiun MRT Blok M, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan menjatuhkan sanksi pidana bagi pihak yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi di ruang publik.

Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Pengunjung melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan membuat surat edaran agar para kepala daerah membuat peraturan kepala daerah yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi di ruang publik dan fasilitas publik.

Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Penumpang MRT Jakarta melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Stasiun Blok M, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Menurutnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sistem aturan perundangan Indonesia, daerah bisa membuat dua jenis aturan, yakni peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Posisi perda disebutnya lebih kuat, karena bisa memberikan sanksi pidana, denda, maupun administrasi untuk sanksi bagi yang tak menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Jabodetabek Level 2
Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Penumpang MRT Jakarta melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Stasiun Blok M, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Pemerintah menyatakan tak ada kebijakan penyekatan wilayah selama masa libur Natal dan tahun baru 2022 (Nataru).

Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Penumpang MRT Jakarta melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Stasiun Blok M, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi untuk mencegah kerumunan warga demi mengantisipasi lonjakan penyebaran virus corona selama periode libur Nataru.

Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Pengunjung melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Gerai Makanan Siap Saji, Fatmawati, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk kepala daerah membuat kebijakan terkait pembatasan di ruang publik.

Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Penumpang Transjakarta melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Halte Karet, Sudirman, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Nantinya SE itu akan menginstruksikan kepala daerah untuk membuat aturan bagi pelanggar prokes.

Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Pengunjung melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Perkada (peraturan kepala daerah) menjadi perda setelah Natal dan Tahun Baru, sehingga bisa memberikan sanksi denda bagi tempat-tempat usaha, restoran, mal dan lain-lain yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi

Baca juga
Foto: Indonesia Open 2022, Ana/Tiwi Tembus ke Babak 16 Besar
Aplikasi PeduliLindungi, Peduli Lindungi, Sanksi Pidana, Mendagri, PPKM, Libur Nataru, Covid-19, Omicron, PeduliLindungi, Check-in, Jakarta, Didik Setiawan, Inilah.com
Pengunjung melakukan Check-in dengan Aplikasi PeduliLindungi di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Foto: Inilah.com/Didik Setiawan.

Peraturan daerah bisa lebih kuat dalam menerapkan sanksi tegas untuk pelanggaran tak menggunakan aplikasi PeduliLindungi, mulai dari sanksi denda hingga pidana. Sementara, untuk peraturan kepala daerah hanya bisa menjatuhi sanksi administratif.

Tinggalkan Komentar