Rabu, 07 Desember 2022
13 Jumadil Awwal 1444

Pengadaan Produk Lokal Wajib 40 Persen, LKPP Akan Pantau Belanja Pemda

Selasa, 26 Jul 2022 - 21:49 WIB
Pengadaan Produk Lokal Wajib 40 Persen, LKPP Akan Pantau Belanja Pemda
Menpan RB Azwar Anas (Foto : Ist)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP akan mengawal gerakan penggunaan produk lokal minimal 40 persen belanja pengadaan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh pemerintah daerah bisa menerapkan penggunaan barang lokal.

Selain itu LKPP juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersama mengawal program ini.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan pengawalan itu salah satunya yakni dengan mewajibkan 40 persen alokasi belanja produk lokal di rancangan APBD.

“Sesuai arahan Pak Mendagri, kewajiban 40 persen alokasi belanja untuk produk lokal akan dikawal. Salah satunya melalui review rancangan APBD. Jika dalam rancangan tidak menyertakan rencana pembelian produk lokal 40 persen, rancangan APBD tidak akan disetujui Kemendagri,” kata Anas, Selasa (26/7/2022).

Baca juga
Anak Buah Kena KPK, Emil Salim Pertanyakan Mendagri Ogah Bahas PEN Daerah

Mantan Bupati Banyuwangi itu menekankan kewajiban minimal 40 persen untuk produk lokal harapannya dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian di daerah.

Sebab, dengan belanja produk lokal, maka pelaku usaha lokal utamanya usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-koperasi) dapat naik kelas dan memiliki daya saing tinggi.

Untuk itu, LKPP juga mendorong pemerintah daerah segera mengembangkan Katalog Lokal agar bisa memfasilitasi pelaku UMK-koperasi berjualan ke pemerintah.

Anas mengatakan hingga saat ini, sudah ada 338 pemerintah daerah yang sudah melakukan penayangan produk dalam Katalog Lokal dari total 542 pemda yang belum memiliki Katalog Lokal.

Baca juga
Jokowi Belum Terbitkan Keppres Penetapan Heru Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta

“Namun, setelah produk tayang, jangan lupa dibeli. Jangan hanya jadi etalase saja. Presiden sudah mewanti-wanti akan melakukan pengecekan secara berkala,” pesannya.

Selain itu, LKPP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dimiliki oleh Kemenkeu untuk mengoptimalkan sistem belanja pemerintah.

Program ini rencananya akan diuji coba awal Agustus setelah lebih dari 10 tahun kedua aplikasi ini berdiri sendiri secara terpisah.

Tinggalkan Komentar