Senin, 30 Januari 2023
08 Rajab 1444

PKS Sebut Ketua Harian Gerindra Diktator

Selasa, 06 Des 2022 - 11:55 WIB
Rapat Paripurna DPR
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar, Selasa (6/12/2022). (Foto: Inilah.com/ Diana Rizky)

Pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP) dalam sidang paripurna DPR, Selasa (6/12/2022), tak berjalan mulus. Fraksi PKS memutuskan walk out setelah menginterupsi pimpinan rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan menyebut politisi Gerindra diktator lantaran tidak memberi kesempatan anggota memberi pandangan.

Hal ini terjadi ketika anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba, menginterupsi rapat selepas Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan laporan dan meminta persetujuan kepada pimpinan dan floor. Iskan menginterupsi lantaran Fraksi PKS memiliki dua catatan terkait Pasal 240 RKUHP yang mengatur pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Baca juga
Foto: Pasukan Oranye Tanam Sayur di Lahan Kosong Kolong Tol Becakayu

“PKS masih punya dua catatan terhadap UU ini, pertama Pasal 140 yang menyebutkan yang menghina pemerintah, yang menjadikan Indonesia negara demokrasi menjadi negara monarki,” kata Iskan.

Ia menyinggung bahwa pasal tersebut karet dan memberangus hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. “Apalagi Pasal 240, menghina presiden dan lembaga negara, akan dihukum tiga tahun. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahannya. Tidak ada yang tidak punya dosa, hanya para nabi, presiden harus dikritik,” tegasnya.

“Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Presiden pun harus dikritik,” tutur Iskan yang mengaku siap menguji pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga
PKS Cari Teman Koalisi dengan Prinsip Kesetaraan

Mendengar pernyataan tersebut, Dasco langsung menyela. Namun proses tersebut berujung pada adu mulut keduanya di tengah rapat paripurna. “Baiklah kalau begitu. Catatannya sudah diterima dan disepakati oleh PKS. Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Catatan sudah diterima,” kata Dasco.

“Sebentar, beri saya waktu tiga menit untuk berbicara. Ini hak saya berbicara, jangan kamu jadi diktator di sini,” pinta Iskan.

“Bukan, ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Oleh karena itu, sudah cukup Anda memberikan catatan yang dari fraksi PKS,” tegas Dasco.

“Jangan Pak Sufmi jadi diktator di sini. Saya minta kasih saya waktu tiga menit, kalau hari ini saya tidak dikasih waktu, saya keluar dari sini. Saya wakil rakyat,” geram Iskan.

Baca juga
Kapolri Jangan Cuma Cari Tersangka, Bongkar Juga Upaya Menutupi Kematian Brigadir J

“Hak rakyat kau ambil itu, tidak demokrasi namanya. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan,” kecam Iskan.

Dasco pun mempersilakan Iskan walk out dari ruang rapat paripurna.

 

Tinggalkan Komentar