Pengusaha Samin Tan Divonis Bebas, Hakim Sebut Korban Pemerasan

Pengusaha Samin Tan Divonis Bebas, Hakim Sebut Korban Pemerasan  - inilah.com

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan.

Majelis hakim menyatakan Samin Tan tidak terbukti memberikan suap Rp5 miliar kepada mantan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih terkait dengan permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud,” kata Ketua Majelis Hakim, Panji Surono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/8/2021).

Baca juga  Periksa Eks Bupati Tabanan, KPK Segera Umumkan Tersangka

Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut KPK. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar Samin Tan dibebaskan dari tahanan.”Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya,” kata hakim.

Sebelumnya, jaksa penuntut KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Samin Tan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Samin Tan merupakan korban pemerasan yang dilakukan Eni Maulani yang membutuhkan uang untuk kepentingan suaminya, Al Khadziq yang berlaga di Pilkada Kabupaten Temanggung. Padahal, kata majelis hakim, Eni tidak punya kewenangan terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah. Persoalan itu merupakan kewenangan Kementerian ESDM.

Baca juga  Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Kementerian PUPR

Sementara, sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Maulani, Samin Tan tidak dapat dipidana karena pihak pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dng UU 20 Tahun 2001 ttg UU Tipikor.

Tinggalkan Komentar