Kamis, 07 Juli 2022
08 Dzul Hijjah 1443

Peraturan Baru, PNS Bisa Dipecat Sampai Wajib Lapor Harta

Rabu, 15 Sep 2021 - 14:49 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Peraturan Baru, PNS Bisa Dipecat Sampai Wajib Lapor Harta - inilah.com
Presiden Jokowi meneken PP tentang Disiplin PNS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 31 Agustus 2021.

Dalam peraturan tersebut, salah satu poin pentingnya, PNS bisa dipecat jika bolos.

Pada bagian ketiga PP itu memuat jenis pelanggaran dan hukuman terhadap PNS. Di Pasal 11 Ayat (2) PP Nomor 94/2021 tertulis hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Salah satu hukuman berupa pemecatan.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” demikian bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf c.

Sementara itu, bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja juga dapat dijatuhi hukuman berupa pemecatan. Hal itu tertera dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c.

Baca juga
Jokowi Soal Kinerja Wali Kota Gibran: Waduh, Saya Nggak Mengikuti

Selain pemecatan, hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Adapun jenis hukuman berat terdiri dari penurunan jabatan lebih rendah selama 12 belas bulan, pencopotan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, hingga diberhentikan.

Sanksi berat juga menanti PNS yang tak melapor kepada atasan jika ada hal yang bisa membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara. Tak hanya itu, pegawai yang tak melaporkan harta kekayaannya juga terancam sanksi berat.

Presiden juga mengatur sanksi sedang kepada PNS yang melakukan jual beli atau menyewakan barang milik negara. Sanksi serupa juga menanti mereka yang melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang kepada bawahan, dan menghalangi kerja kedinasan.

Adapun sanksi sedang adalah pemotongan tunjangan kinerja 25% dalam waktu yang beragam mulai dari enam hingga 12 bulan.

Baca juga
Pemerintah Legowo UU Ciptaker Dinyatakan Inkonstitusional oleh MK

Terakhir, sanksi ringan yang menanti PNS yang tak masuk kerja tanpa alasan dalam tiga hari hingga tujuh hari dalam setahun. Sanksinya beragam mulai dari teguran lisan sampai pernyataan tidak puas secara tertulis bagi mereka yang melanggar.

Hukuman ringan juga diberikan kepada PNS yang tak memelihara barang milik negara dengan baik serta tidak memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan kompetensi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin PNS.

Kemudian pada pasal 10 ayat 2 huruf e disebutkan pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin sedang. Dimana sesuai dengan pasal 8 ayat 3 jenis hukuman disiplin sedang antara lain:

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;

Baca juga
Andika Akhirnya Dilantik Jadi Panglima Setelah Tertunda 10 Hari

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan;

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

Lalu pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatur bahwa bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaannya akan dijatuhi sanksi disiplin berat. Dimana pada Pasal 8 ayat 4 jenis hukuman disiplin berat yakni:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Tinggalkan Komentar

×