Sabtu, 28 Mei 2022
27 Syawal 1443

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Kejagung Siap Kejar 247 Buronan

Photo6311993915590423024 - inilah.com
Perjanjian Ekstradisi Diteken, Kejagung Siap Kejar 247 Buronan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memastikan pihaknya segera mengejar buronan yang kabur ke luar negeri.

Hal ini menyusul telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

“DPO di JAMPidsus ada 247 orang. Jadi DPO itu ada juga (perkara,red.) pajak, pabean, jadi bukan hanya korupsi saja,” kata Febrie di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (27/1/2022) malam.

Dari 247 orang buronan, JAMPidsus belum diketahui berapa jumlah yang bersembunyi di Singapura karena belum terindikasi di satu tempat.

“Tetapi kami tidak bisa memastikan DPO itu di Singapura, umpamanya di Singapura, sama sini kan belum terindikasi. Namanya DPO buron kan di satu tempat,” kata Febrie.

Baca juga
Gempa Kembali Guncang Banten Pagi Ini, Terasa hingga Jakarta dan Bogor

Namun, lanjut Febrie, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut mempermudah pihaknya masuk ke Singapura.”Jadi lebih mudah kami untuk bisa bekerja sama dengan negara Singapura,” terangnya.

Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) JAMPidsus Kejaksaan Agung Andi Herman mengatakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura bisa mempermudah perampasan aset terpidana kasus korupsi, seperti skandal di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero).

“Kami tahu ada beberapa aset yang penanganan perkaranya diduga ada disimpan di Singapura. Tentu ini jadi bagian yang dikoordinasikan,” katanya.

Tetapi, Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung Supardi menekankan bahwa ekstradisi itu tidak terkait dengan penyitaan aset tersangka yang disembunyikan di Singapura.

Baca juga
Akui Kerahkan Anjing Pelacak di Wadas, Kapolda Jateng: Hanya Beberapa Jam Saja

“Aset itu MLA (mutual legal assistance) terkait dengan kerja sama di dalam proses hukum. Kalau ekstradisi itu tidak bicara persoalan aset,” kata Supardi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (25/1) menandatangani perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura untuk mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

Menurut Yasonna, kedua negara sepakat untuk mengekstradisi setiap orang yang dicari oleh masing-masing negara guna melaksanakan hukuman.

Tinggalkan Komentar