Perludem: TNI/Polri Aktif Tidak Boleh Jadi Plt

Perludem: TNI/Polri Aktif Tidak Boleh Jadi Plt - inilah.com
Ilustrasi

Lembaga riset, advokasi dan pemantau Pemilu, Perludem mengingatkan pemerintah tak menunjuk TNI/Polri aktif sebagai penjabat Pelaksana tugas (plt) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan menjelang Pemilukada serentak 2024.

“Karena TNI/Polri aktif ya mereka kan sebetulnya tidak boleh berpolitik, politik mereka adalah politik bernegara dan mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis, itu kan dijamin di UU TNI maupun UU Polri,” kata Program Manajer Perludem, Fadli Ramadhanil kepada Inilah.com, Senin (25/10/2021).

Dia menjelaskan, jika menunjuk TNI/Polri sebagai penjabat Plt kepala daerah artinya pemerintah sudah mendegradasi supremasi sipil dalam kepemimpinan politik. Selain itu dalam undang-undang TNI/Polri juga sudah tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Baca juga  Bima Arya akan Maju di Pilkada DKI?

Selain itu, Fadli menambahakan, publik juga memantau adanya penugasan yang diberikan oleh anggota TNI/Polri disebuah kementerian. Sebab biasanya itu menjadi jalan masuk ditunjukknya anggota TNI/Polri aktif sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pejabat sementara (pjs) kepala daerah.

“Harusnya kan ASN, karena disebutkan pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama, dan pejabat tinggi madya dan pratama itu kan nomenklatur untuk jabatan ASN,” katanya.

Dia mengatakan sebelumnya sudah ada contoh kasus dimana TNI/Polri aktif menjabat sebagai Plt atau Pjs kepala daerah. Anggota tersebut awalnya memang ditugaskan untuk mengisi jabatan di sebuah kementerian yang tingkatannya setara atau sama dengan pejabat Madya atau pejabat Pratama ASN.

Baca juga  Tok!..MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Pejabat madya dan pejabat pratama ASN ini setetara dengan posisi Dirjen atau Sestama di sebuah badan atau kementerian. Setelah menempati posisi tersebut artinya anggota TNI/Polri tadi sudah masuk kriteria ASN yang diperbolehkan menjadi Plt atau Pjs kepala daerah.

“Nah itu berdasarkan penugasan khusus dari lembaganya untuk menjadi dirjen, sestama. Penunjukkan khusus itu spesifik untuk menjabat sebagai penjabat eselon satu itu dari TNI Polri aktif. Tidak boleh mereka ujuk-ujuk jadi kepala daerah. Jadi menurut saya kalau kemudian dulu pernah, ya itu jadu sesuatu hal yang perlu dievaluasi,” ungkapnya.

Tinggalkan Komentar