Pesantren Dapat Dana Abadi, Bukti Negara Hadir

Pesantren Dapat Dana Abadi, Bukti Negara Hadir  - inilah.com
Jokowi Teken Pepres, Salah Satunya Mengatur Tentang Dana Abadi untuk Pesantren

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden (Pepres) No 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Terbitnya Perpres No 82/2021 ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia karena ada regulasi baru yang memperkuat bagi pemerintah daerah untuk membantu dengan mengalokasikan anggaran di APBD.

Dalam peraturan tersebut pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan dari dana abadi pendidikan.

Dana abadi pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Sedangkan pemanfaatan dana abadi pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

Sementara itu nantinya Menteri Agama akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan pesantren. Dalam melakukan hal tersebut menteri secara berkala melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2021, pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. Hal ini menjadi langkah positif sebab selama ini, ada keraguan sebagian pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pesantren lantaran pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan pusat atau Kemenag.

Baca juga  Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Empat Tokoh, Ini Profilnya

Adapun pada pasal 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2021 jelas mengatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

Berikut pasal-pasal penting di Perpres Nomor 82 Tahun 2021:

Pasal 6
Pengelola pondok pesantren mencatat pendanaan yang bersumber dari masyarakat, minimal identitas pemberi; jumlah; dan peruntukannya.

Pasal 13
Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang diberikan melalui Pemerintah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga  Pengunjung Tempat Wisata di Jakarta Dipangkas Jadi 25 Persen

Pasal 15
Dalam hal Pesantren menerima langsung hibah luar negeri dari lembaga nonpemerintah negara asing atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengelola pesantren wajib menyampaikan laporan sumber dana dan pemanfaatan dana hibah untuk penyelenggaraan pesantren kepada Menteri.

Pasal 16
Hibah luar negeri kepada pesantren dilarang digunakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan pesantren.

Pasal 21
Pengelola pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada Kementerian Agama.

Pasal 23
Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Negara Hadir Disambut Baik

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik hadirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Menurutnya, dana abadi pesantren merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tepatnya pada Pasal 49 ayat 1 dan 2.

Baca juga  Bertemu di KTT G20, Jokowi Tunggu Kedatangan Erdogan ke Indonesia

“Dana abadi pesantren merupakan kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren. Kontribusi pesantren sangat besar untuk negara ini, jadi negara tidak boleh hadir setengah-setengah,” ujar Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin dalam keterangannya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyambut baik perpres ini. Menurutnya, pengawasan dana abadi pesantren harus dilakukan secara ketat. “Pengawasannya bisa kita lakukan dengan ketat dengan cara memastikan penyaluran dana dan tepat sasaran dan ada audit dari BPK,” kata dia.

Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menuturkan, terbitnya perpres tersebut sejalan dengan aspirasi pimpinan pondok pesantren. “Ini menjadi kado hari santri yang diperingati setiap tanggl 22 Oktober,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar