Pigai Langganan Rasis Pendukung Jokowi

Pigai Langganan Rasis Pendukung Jokowi  - inilah.com
Komnas HAM Natalius Pigai

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai akan dipolisikan terkait dugaan ujaran rasialisme kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kabarnya laporan tersebut akan dilakukan oleh kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) ke Polda Metro Jaya, hari ini Senin (4/10/2021).

Pigai menanggapi santai rencana pendukung Jokowi dan Ganjar yang ingin mempolisikan dirinya. Yakni terkait unggahan video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua  bertuliskan jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar.

“Laporkan saja. Siapa yang rasis? Itu perasaan pendukung Jokowi dan Ganjar. Perbuatan hukum itu dilihat dari teks tertulis,” kata Pigai dikutip Inilah.com dari akun media sosialnya, Senin (4/10/2020).

Baca juga  Demi Pariwisata, Bali dan Jateng Genjot Vaksinasi

Pigai Langganan Rasis 

Pigai justru kerap diperlakukan rasis di media sosial. Para pelakunya secara terbuka diketahui sebagai pendukung Presiden Joko Widodo.

Seperti yang pernah dilakukan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin), Ambroncius Nababan di media sosialnya beberapa waktu lalu. 

Ambroncius membuat status memajang foto Pigai disandingkan dengan gorila. Status tersebut viral dan menjadi bahan perbincangan warganet. 

Pigai juga pernah menjadi sasaran rasisme Permadi Arya alias Abu Janda yang diketahui sebagai pendukung Jokowi. Lalu seorang profesor dari Universitas Sumatera Utara (USU) Yusuf Leonard Henuk, Pigai dikritik menjurus ke rasisme. 

Rasisme yang dialami tak semata-mata terkait Pigai sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, dia bilang ini mewakili sikap rasis dari orang-orang non Papua terhadap orang Papua 

Baca juga  Kasus Pigai, Polda Metro Arahkan ke Mabes Polri

“Sudah banyak pendukung yang rasis sama saya, apakah saya harus marah? Banyak yang menghina, apakah saya harus ngamuk? Gusti Ora Sare,” ucap Pigai.

Jokowi dan Ganjar Pejabat Publik

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Diamanatkan rakyat maka pejabat pemerintah, pejabat negara, daerah, dan institusi pemerintah wajar dikritik publik. 

Apalagi menjadi pemimpin di era keterbukaan informasi sangat sulit terhindar dari kritikan. Pigai menekankan kritik yang dilayangkan dan menyebut nama Jokowi dan Ganjar adalah hal lumrah karena keduanya saat ini menjadi pejabat publik. Tak ada hubungan dengan masyarakat Jawa Tengah.

Baca juga  Waspada! COVID-19 Melonjak Lagi di China, Warga Dilarang Keluar Rumah

“Kalau saya tidak sebut nama orang maka apa yang anda maksudkan itu betul. Tapi saya sebut nama secara langsung jadi anda salah. Ingat juga Presiden RI dan mantan DPR RI, gubernur Pejabat publik,” tutup Pigai.

Tinggalkan Komentar