Jumat, 01 Juli 2022
02 Dzul Hijjah 1443

Pj Kepala Daerah Rawan Maladministrasi, Pengamat: Wajar Mendagri Digugat

Minggu, 29 Mei 2022 - 15:08 WIB
0125 091056 18cf Inilah.com  - inilah.com
Mendagri Tito Karnavian bakal dilaporkan ke Ombudsman karena penunjukan Pj Kepala Daerah potensi maladministrasi.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menganggap wajar adanya upaya menggugat Mendagri Tito Karnavian terkait penunjukan penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dia tidak menampik, penunjukan Pj Kepala Daerah rawan maladministrasi karena tidak transparan.

Trubus melihat potensi maladminsitrasi karena Kemendagri tidak menjelaskan proses penunjukan Pj Kepala Daerah sejak dini. Bahkan tidak diungkapkan rekam jejak calon Pj Kepala Daerah sehingga dianggap memenuhi kualifikasi menambal kekosongan kepemimpinan daerah.

“Kemendagri itu tertutup, masak tiba-tiba ditunjuk, SK-nya keluar. Enggak boleh itu, harusnya transparan. Suatu kewajaran untuk menuntut hak publik, kalau ada laporan kan belum tentu ada pelanggaran, jadi ikuti saja dulu karena harus ada kewajiban Kemendagri membuka mengenai proses mekanisme prosedur,” kata Trubus, di Jakarta, Minggu (29/5/2022).

Baca juga
Ombudsman belum Terima Laporan Maladministrasi Pj Kepala Daerah

Kontras diketahui berencana untuk melaporkan Mendagri Tito Karnavian ke Ombudsman terkait maladministrasi penunjukan Pj Kepala Daerah. Trubus menganggap laporan tersebut layak untuk diproses sekaligus memberi penjelasan kepada publik terkait mekanisme pengangkatan Pj Kepala Daerah.

Trubus menyoroti potensi maladministrasi melihat adanya rangkap jabatan Pj Kepala Daerah. Bahkan ada anggota TNI aktif. Seharusnya Pj Kepala Daerah tersebut mengundurkan diri dari jabatan awalnya agar tidak merusak tatanan demokrasi.

“Apalagi Pj Bupati Seram Barat itu kan TNI aktif juga, harusnya mundur dulu baru jadi Pj,” sambungnya.

Dalam pemilihan Pj, Trubus mencurigai adanya kepentingan pemerintah pusat di daerah. Sementara kepala daerah juga berkepentingan menempatkan kandidatnya sebagai Pj. Pemerintah pusat terkesan memaksakan kehendak menempatkan Pj Kepala Daerah tanpa berkonsultasi dengan pihak terkait.

Baca juga
KSP: Tugas Pj Gubernur Bukan Hanya Tambal Kekosongan

“Kemendagri harus lebih cermat memenuhi asas keterbukaan. Dia jangan asal ASN saja, apalagi pejabat dirjen. Cari orang-orang lain yang tidak rangkap jabatan. Masak induknya pejabat, dia juga menjabat Pj,” tuturnya. [WIN]

 

Tinggalkan Komentar