PKS Kritik Jokowi Plinplan di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

PKS Kritik Jokowi Plinplan di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung - inilah.com

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kembali mengungkap persoalan pelik. Bagaimana tidak, sejak digembar gemborkan beberapa tahun lalu, progres pembangunan proyek tersebut lamban bahkan dapat dikatakan mangkrak.

Usut punya usut, proyek tersebut terkendala pembiayaan alias tekor. Persoalan pembiayaan sempat menjadi persoalan penting pada awal-awal proyek.

Namun, pemerintah yakin dan sedikit jumawa bahwa proyek ini akan laku dan tidak pernah akan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nyatanya, pemerintah plinplan dan kadung obral prospek proyek. Akhirnya, pemerintah harus merevisi skema awal. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres 107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Di mana, pembiayaan kereta cepat bisa didanai APBN.

Baca juga  DPR Dorong Produksi Rel KA Lokal

Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS di DPR, menilai, masuknya pemerintah dalam skema Penyertaan Modal Negara (PNM) menunjukkan buruknya tata kelola proyek strategis nasional (PSN).

Secara sederhana dapat dinarasikan, ketika proyek mangkrak dan keselulitan pembiayaan maka proyek tersebut tidak profitable bagi investor. Dengan demikian, proyek terebut menjadi cost center yang merugikan anggaran negara.

Ecky menegaskan, aturan lama menyebutkan, pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN, atau perusahaan patungan. Opsi lainnya adalah pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Nah, kenapa sekarang APBN dilibatkan? Hal ini harus diusut tuntas agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi publik,” ungkapnya.

Baca juga  Ingin Menang di Pilpres 2024, Prabowo Harus Pegang Jatim

Ecky menjelaskan, berbagai revisi regulasi yang dilakukan pemerintah, menunjukkan kegagalan Jokowi memegang janji. Jangan salahkan bila muncul ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ke depan, masalah tersebut akan terus memengaruhi persepsi investor terhadap pemerintah sehingga memengaruhi realisasi investasi. Padahal, pemerintah sedang berupaya meningkatkan investasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Ecky, bagian yang paling pelik dari proyek kereta cepat adalah biaya yang membengkak. Awalnya, biaya yang dibutuhkan US$6,07 miliar, atau sekitar Rp86,67 triliun. Kemudian melambung menjadi US$8 miliar, atau sekitar Rp114,24 triliun.

“Kami miris melihat berbagai persoalan proyek kereta cepat, baik dari sisi regulasi maupun pembengkakan anggaran di tengah-tengah ekonomi rakyat yang sedang terpuruk,” ungkapnya.

Baca juga  Ugal-ugalan Utang demi Biayai Infrastruktur, Hasilnya Kereta Cepat Merugikan Negara

Apalagi, lanjut Ecky, pemerintah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp4,1 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) untuk menutup cost overrun. Dengan kondisi rakyat yang sedang terpuruk karena pandemi COVID-19, pemerintah seharusnya lebih bijak mengalokasikan anggaran negara untuk program-program berorientasi untuk rakyat kecil.

Tinggalkan Komentar