Polisi Boleh Periksa Ponsel Warga? Begini Aturan Mainnya

Polisi Boleh Periksa Ponsel Warga? Begini Aturan Mainnya - inilah.com

Beberapa waktu lalu warganet dihebohkan dengan viralnya aksi seorang petugas polisi yang memeriksa telepon seluler (ponsel) seorang pemuda dalam potongan sebuah tayangan acara sebuah stasiun televisi.

Warganet mempertanyakan soal legalitas pemeriksaan ponsel warga oleh seorang petugas kepolisian. Sebab dalam potongan tayangan video yang beredar, petugas polisi tersebut berdalih aksinya memeriksa ponsel itu dilindungi undang-undang.

Sebenarnya bagaimana aturan pastinya soal pemeriksaan ponsel milik seseorang oleh petugas kepolisian. Apakah memang dibenarkan atau memang ada aturan khusus yang mengatur soal pemeriksaan barang pribadi oleh petugas.

Pembina Yayasan Bantuan Hukum Elang Maut Indonesia, Benny Fremmy Surbakti SH, dalam kanal YouTube pribadinya menjelaskan jika pemeriksaan barang pribadi seseorang memiliki aturan khusus dan tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut barang privat seseorang.

“HP (ponsel) kita tidak boleh diperiksa sembarangan. Seperti saya jelaskan tadi privasi kita ini dilindungi undang-undang dasar. Nah pidananya diatur dalam pasal 30 UU ITE. Setiap orang dilarang mengakses komputer atau sistem elektronik lain nah dalam hal ini termasuk HP tanpa hak. Nah kalau yang berhak boleh, nah yang berhak siapa, yang punya,” kata Benny.

Baca juga  Haris Azhar: Daripada Pidana Saya Lebih Baik Urus Papua

Dia menjelaskan, pihak yang berwenang dalam hal ini polisi bisa melakukan pemeriksaan barang pribadi seperti ponsel jika ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi atau yang sedang diselidiki.

Namun, dalam pemeriksaan ponsel itu juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus tetap berpegangan dengan undang-undang yang berlaku.

“Contoh ada tertangkap bandar narkoba, nah setelah diperiksa-periksa dia menyebut nama seseorang dan orang itu disebut juga bandar. Lalu polisi menangkap orang tadi dan memeriksa HP-nya, nah itu bisa karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani,” katanya

“Namun diperiksanya itu tidak sembarang, harus disita itu HP. kalau penyitaan itu kan harus ada izin ketua pengadilan. Nah kalau kepepet, boleh disita dulu baru menyusul surat dari pengadilannya. Nah kecuali tertangkap tangan itu tidak perlu izin. Misalnya ada tertangkap sabu, nah HP orang itu bisa diperiksa karena ada kaitanya dengan barang bukti sabu itu. Nah kalau tidak tertangkap tangan itu tidak bisa,” jelas Benny.

Baca juga  Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dihentikan

Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya juga mengambil sikap karena kasus ini sudah menjadi perhatian banyak orang. Bahkan oknum anggota polisi yang memeriksa ponsel warga dalam potongan tayangan yang viral tersebut sudah diminta keterangan oleh bidang Profesi dan Pengamanan Internal (Propam) Polda Metro Jaya.

Kepala bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengaku sudah menjatuhkan sanksi berupa mutasi jabatan kepada oknum polisi tersebut. Namun, pihaknya juga masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terkait motif di balik tindakan oknum tersebut.

“Apa yang dilakukan Pak Ambarita, memang betul kita akui, Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Sehingga sekarang ini Pak Ambarita kita lakukan pemeriksaan di Propam,” tegas Yusri kemarin.

Baca juga  Polda Metro Akan Perluas Titik Crowd Free Night

Sebelumnya, beredar luas sebuah potongan tanyangan acara sebuah stasiun televisi yang menunjukan aksi polisi mengambil dan memeriksa ponsel milik orang yang sedang didatangi dalam sebuah patroli rutin.

Seorang pemuda yang merasa keberatan ponselnya diperiksa mempertanyakan soal keabsahan tindakan polisi yang memeriksa karena itu merupakan barang pribadi. Namun, sikap pemuda itu langsung disikapi oknum polisi yang bernama Aipu Monang Parlindungan Ambarita yang menyatakan jika aksi polisi memeriksa ponsel merupakan kepewenangan dan hak anggota kepolisian yang dilindungi oleh undang-undang.

Tinggalkan Komentar