Jumat, 12 Agustus 2022
14 Muharram 1444

Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat ke Komnas HAM Sepanjang 2021

Jumat, 31 Des 2021 - 17:00 WIB
Penulis : Willi Nafie
Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat ke Komnas HAM

Polri instansi paling banyak diadukan masyarakat ke Komisi Nasioal Hak Asasi Manusia sepanjang 2021. Selain Polri instansi paling banyak diadukan ada juga korporasi dan pemerintah. Demikian kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. Sayangnya dia tidak merinci korporasi dan lembaga pemerintah apa saja.

“Pertama kepolisian, kedua korporasi disusul pemerintah dan instansi-instansi lain,” kata Choirul Anam di Jakarta, Jumat (31/12/2021).

Anam juga tidak menyebutkan berapa jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Korps Bhayangkara. Hanya memasttikan bahwa maraknya masyarakat yang melaporkan kepolisian bahkan memviralkan ke berbagai platform media sosial.

Baca juga
Waspada Komnas HAM Masuk Angin

Hal tersebut tidak lepas dari masalah pelayanan, tindakan kekerasan hingga penyiksaan.

“Angka kematian di tahanan juga besar. Baik yang berhubungan aparat kepolisian maupun aparat lain, namun berada dalam tahanan kepolisian,” ucap dia.

Pada pertengahan hingga penghujung 2021, Komnas HAM melihat terdapat perubahan dinamika cukup serius di kepolisian. Di tengah desakan Komnas HAM dan masyarakat terhadap Polri, Korps Bhayangkara melakukan sejumlah pembenahan.

Komnas HAM melihat ada semacam terobosan-terobosan akuntabilitas yang digagas oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk membawa perubahan di tubuh Polri.

“Salah satu terobosannya ialah monitoring pengawasan dan komplain secara daring oleh masyarakat,” ujar dia.

Baca juga
Plh Karopaminal Dampingi Tim Labfor Polri Jalani Pemeriksaan Komnas HAM

Akan tetapi, di satu sisi, Komnas HAM melihat terobosan tersebut belum begitu dikenal luas oleh masyarakat sehingga lebih memilih jalur memviralkan lewat media sosial.

Anam mengatakan beberapa kasus-kasus yang cukup menjadi perhatian publik, bisa diselesaikan dengan cepat oleh polisi. Hal itu tidak lepas dari koordinasi antara Komnas HAM dengan Polri. “Cukup lumayan ada perubahan signifikan,” ujarnya.

Bahkan, Kapolri mengambil sikap tegas dengan memecat personel yang terbukti bersalah. Pemecatan itu terkait pelayanan, tindakan kekerasan hingga perilaku.

Tinggalkan Komentar