Senin, 04 Juli 2022
05 Dzul Hijjah 1443

PPN Naik 11 Persen, Semua Harga Barang akan Naik

Kamis, 07 Okt 2021 - 19:02 WIB
PPN Naik 11 Persen, Semua Harga Barang akan Naik - inilah.com
DPR dan Pemerintah sahkan UU HPP

Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengerek naik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Bisa dipastikan, beban hidup rakyat semakin berat. Lantaran harga naik, bisnis pun kembang-kempis.

Dalam rapat paripurna ke-7, Kamis (7/10/2021), pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-undang (UU). Di dalamnya mengatur kenaikan PPN menjadi 11 persen pada April 2022.

“Saya menanyakan kepada setiap fraksi DNA seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat memimpin sidang paripurna.  “Setuju,” jawab segenap anggota dewan yang diikuti dengan pengetokan palu tanda RUU HPP disetujui jadi UU HPP.

Namun, Fraksi PKS menyatakan keberatan dan mengambil sikap untuk tetap pada pembicaraan tingkat I. Dalam RUU HPP memuat beberapa perubahan mengenai pengenaan pajak untuk pemasukan negara. Salah satunya, ya itu tadi, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen.

Mengutip Bab IV Pasal 7 RUU HPP, tarif PPN yang saat ini sebesar 10 persen akan naik jadi 11 persen pada tahun depan. Ketetapan ini mulai berlaku pada 1 April 2022. Selanjutnya, tarif PPN akan naik lagi menjadi 12 persen, paling lambat 1 Januari 2025.

Kenaikan PPN memang baru berlaku tahun depan, namun pengusaha pasti sudah menarik ancang-ancang dengan menaikkan harga. Tentu saja, beban hidup rakyat menjadi semakin berat lantaran mahalnya harga barang.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menerangkan ihwal kenaikan PPN secara bertahap menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. “Kenaikan tarif PPN jadi 12 persen disepakati dilakukan secara bertahap. Yaitu 11 persen mulai 1 April 2022, dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025,” kata Yasonna, usai pengesahan RUU HPP.

Baca juga
Penghargaan Buktikan Kelompok Usaha Haji Isam Dukung APBN Lewat Pajak

Selanjutnya, kader PDIP ini membandingkan dengan besaran tarif PPN di sejumlah negara. Di mana, tarif PPN di Indonesia dinilainya terlalu rendah. “Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen. Dan juga lebih rendah dari Filipina 12 persen, China 13 persen, Arab Saudi 15 persen, Pakistan 17 persen, dan India 18 persen,” terangnya.

Ekonomi 2022 Makin Seret
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengingatkan, penaikan PPN 11 persen ini, punya konsekuensi serius. Yakni perlambatan pemulihan ekonomi lantaran itu tadi, daya beli merosot tajam akibat mahalnya harga barang.

“Konsekuensi, pemulihan ekonomi melambat, karena peningkatan tarif PPN yang merefleksikan kenaikan harga barang dan jasa,” papar Josua kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Dengan kata lain, inflasi tahun depan, ikut melonjak. Dia memprediksikan berada di kisaran 2,7-3,3 persen. Kondisi ini berpotensi menghambat pemulihan daya beli masyarakat khususnya 1-2 kuartal sejak penerapan tarif baru PPN. “Pemerintah harus bisa mendorong produktivitas dan efektivitas belanja strategis terutama anggaran program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang notabene terkena dampak lebih signifikan dari pengenaan tarif baru PPN,” ungkapnya.

Baca juga
Ryan Ahmad Jadi Korban Konspirasi Oknum Petugas Pajak

Nah, pelemahan daya beli ini pastinya berimbas kepada pertumbuhan ekonomi yang menurut APBN 2022 dipatok di rentang 5,2-5,5 persen. Naga-naganya pertumbuhan ekonomi 2022 sulit mencapai 5 persen. “Sementara pertumbuhan ekonomi masih berkisar 4,5-4,9 persen,” ungkapnya.

Harga Barang Pasti Naik
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan, Benny Soetrisno sudah mengingatkan pemerintah, agar tidak terburu-buru menaikkan tarif PPN 11 persen pada 1 April 2022.

Alasannya, situasi ekonomi di tahun depan masih digelayuti ketidakpastian. Saat ini, kalangan pengusaha masih was-was akan menggilanya pandemi COVID-19. Jangan sampai, angka COVID-19 naik signifikan di tahun depan, sementara kenaikan PPN sudah diketok palu di DPR. “Ya belum tepat waktu. Jangan buru-buru deh sampai ekonomi itu lancar kembali, bolehlah naik,” ujar Benny.

Benny menilai, kenaikan PPN jelas akan membebani rakyat sebagai konsumen akhir dalam mata rantai perpajakan. Pembeli akhir, disebutnya akan menanggung tarif pajak pertambahan nilai dengan jumlah paling besar. “Itu akan membebani customer akhir. Akhirnya yang jadi beban nanti yang terakhir, pembeli akhir. Kalau di tengah kan maksimal PPN keluaran. Di akhir nanti kan harus bayar semua,” ungkapnya.

Setali tiga uang dengan Josua, Benny menyatakan bahwa kenaikan PPN 11 persen, otomatis menurunkan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya roda perputaran ekonomi akan terganggu. “Itu efeknya terhadap daya beli, pasti turun. Karenanya harganya naik, tahun 2022 apakah ekonomi sudah jalan full? Artinya yang kerja sudah bisa kerja, yang separuh waktu kerja sudah kerja penuh. Kalau itu belum ya akan jadi beban masyarakat,” tuturnya.

Baca juga
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Naik 18,2 Persen Tapi Setoran Pajak Kendor

Upaya pemerintah berburu pajak dengan menggenjot PPN menjadi 11 persen ini, tentu ada kaitannya dengan tingginya target pajak 2022.  Tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyanggupi realisasi setoran pajak sebesar Rp1.510 triliun. Angka ini naik 0,2 persen, atau setara Rp3,08 triliun dari usulan pemerintah yang tercantum dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2022.

Amanat yang diemban Sri Mulyani ini, jelas tidak mudah. Apalagi, sejak 2008, setoran pajak selalu kandas alias jeblob. Tak mampu memenuhi target. Mulai 2008 hingga 2019, realisasi pajak dibandingkan target dalam persentase, tak ada yang 100 persen.

Tahun ini, setoran pajak sesuai APBN 2021 dipatok Rp1.229,6 triliun. Pada Juli 2021, otoritas pajak menerbitkan outlook penerimaan pajak 2021 sebesar Rp1.176,3 triliun. Masih kurang Rp53,3 triliun.

Dan, tahun depan, setoran pajak digenjot lagi Rp280,4 triliun. Di tengah perekonomian nasional yang tengah dirundung ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, Sri Mulyani mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sayangnya, rakyat harus menanggung getahnya.

Tinggalkan Komentar