Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyoroti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sempat mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah Jabodetabek akan diterpa badai dahsyat pada Rabu (28/12/2022), namun justru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah mengenai prakiraan cuaca tersebut.
Mulyanto meminta agar BRIN fokus saja pada tugas pokoknya, dan tidak mencampuri kewenangan BMKG dalam prakiraan cuaca. “Untuk menghindari kepanikan massal akibat penyebaran informasi yang tidak akurat, (saya) minta semua pihak di pemerintahan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” tegas Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Termasuk, lanjut dia, BRIN sebaiknya jangan mencampuri kewenangan BMKG yang memiliki tugas mengamati, menganalisis, dan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia. Sebab, kalau setiap lembaga bekerja secara acak akan membingungkan masyarakat.
Ia menyayangkan adanya miskomunikasi antara kedua lembaga terkait prediksi cuaca yang justru berpotensi membuat masyarakat panik.
“Miskomunikasi itu, harus jadi bahan evaluasi bagi BRIN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ini adalah persoalan kewenangan BRIN dalam mendesiminasi hasil riset atau kajian ilmiah, khususnya terkait dengan kebencanaan, yang dapat memicu histeria publik,” terangnya.
Belum lagi, usut punya usut ternyata yang mengeluarkan pernyataan dari BRIN dikeluarkan secara pribadi oleh peneliti BRIN.
“Sepengetahuan saya BRIN tidak memiliki kewenangan tersebut. Terutama mengumumkannya ke publik secara luas. Apalagi ternyata diketahui, bahwa statemen tersebut dibuat oleh pribadi peneliti BRIN. Ini makin ngawur,” ujar Mulyanto.
Oleh karena itu, penting bagi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mendisiplinkan para penelitinya agar tidak terjadi hal serupa ke depannya.
“Sebagai badan riset harusnya BRIN bisa membuat alur koordinasi dan komunikasi yang baik. Ini sudah kasus yang kedua. Sebelumnya terkait dengan prediksi tsunami di Banten,” tutur Mulyanto.
“Koordinasi dan sinergi menjadi penting dari lembaga riset dan penelitinya kepada lembaga yang berwenang menyampaikan ke publik seperti BMKG, sehingga tidak muncul dualisme,” tambahnya.
Tinggalkan Komentar