Senin, 05 Desember 2022
11 Jumadil Awwal 1444

Praperadilan Mardani H Maming, KPK Yakin Menang Punya Kartu Truf

Rabu, 20 Jul 2022 - 16:36 WIB
Bendum PBNU Mardani Maming (Foto ist)
Bendum PBNU Mardani Maming (Foto ist)

Terkait praperadilan Mardani H Maming, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejumlah kartu truf. Lembaga antirasuah ini yakin menang.

Pada Rabu (20/7/2022), tim hukum KPK akan menyampaikan jawaban atas dalil praperadilan yang diajukan Maming H Maming di Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan. Iya benar. Tim KPK bacakan jawaban atas dalil pemohon. Kami sudah siapkan semua jawabannya dan akan disampaikan secara utuh di depan hakim,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (20/7/2022).

Dalam dokumen jawaban KPK ada tiga poin penting yang dibeberkan. Pertama, keabsahan Bambang Widjojanto (BW) yang pernah menjabat Wakil Ketua KPK bertindak sebagai kuasa hukum Mardani H Maming (pemohon).

Berkaitan dengan pemberian kuasa dari Pemohon kepada BW, KPK (termohon) menilai adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Lantaran, meski BW tak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK, namun terdapat hubungan hukum antara BW dengan KPK. Karena, KPK masih berkewajiban memberikan bantuan hukum dan perlindungan keamanan kepada BW.

Secara normatif, terkait aturan mengenai hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamananan, pimpinan KPK tidak memberikan batasan jangka waktu kepada mantan Pimpinan KPK yang memerlukan bantuan hukum dan perlindungan keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya ketika menjabat sebagai Pimpinan KPK.

Artinya, BW masih memiliki hubungan hukum dengan KPK, sehingga terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) dalam posisi ini.

Kedua, BW sebagai Ketua bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, memiliki benturan kepentingan dengan pemohon. Dan, melangaar peraturan perundang-udangan tentang Benturan Kepentingan.

Baca juga
Terjerat Korupsi, Eks Wali Kota Banjar segera Hadapi Meja Hijau

Mardani H Maming selalu pemohon praperadilan merupakan pemegang saham dan/atau menjadi pengurus dan/atau terafiliasi dengan perusahan-perusahaan yang beralamat/berkedudukan/mempunyai kantor/ menjalankan usaha di DKI Jakarta (diantaranya PT Batulicin Enam Sembilan) dan perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pemohon pun memiliki alamat, berkedudukan, mempunyai kantor dan/atau menjalankan usaha di DKI Jakarta, diantaranya PT Prolindo Cipta Nusantara.

Sementara, fungsi bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi pada pokoknya memberikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi pencegahan korupsi, pemantauan dan evaluasi permasalahan hukum dan pencegahan korupsi.

Fatalnya lagi, tugas BW selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi antara lain memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi dan melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/ Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi.

KPK menilai, terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara tugas dan fungsi BW selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP dengan posisinya sebagai kuasa hukum Mardani H Maming selaku pemilik/pemegang saham/pengurus perseroan yang menjadi lingkup/objek dari regulasi/kebijakan yang menjadi tugas BW.

Benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan. Dan, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Baca juga
KPK Janji Pelajari Vonis eks Kadis Lampung Selatan

Ketentuan ini berlaku bagi ASN maupun Pegawai non ASN di Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulanya, BW sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP yang berstatus non ASN terikat dengan ketentuan benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut.

Dari kedua poin tersebut, KPK menyebut Bambang Widjojanto telah melanggar peraturan tentang benturan kepentingan atau conflict of interest, sehingga kuasa yang diberikan Mardani H Maming kepadanya tidak sah, serta batal demi hukum.

Ketiga, kronologis penetapan Mardani H Maming sebagai tersangka oleh KPK, telah melalui proses sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku.

Pada tahap penyelidikan, tim KPK melaporkan hasil penyelidikan kepada pimpinan termohon, melakukan gelar perkara, dan menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Pemberian Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2022.

Selanjutnya penyelidik KPK membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh pemohon yang dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Baca juga
KPK Ultimatum Pihak yang Ingin Ambil Alih Aset Bupati HSU

Pada Tahap Penyidikan

Atas adanya LKTPK yang diterbitkan Penyelidik KPK, maka KPK melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung berkenaan dengan rencana tindaklanjut LKTPK tersebut. Hal ini sebagai bentuk koordinasi antar penegak hukum sehubungan Kejaksaan Agung RI sedang menangani perkara di Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa proses hukum yang telah dilaksanakan penyelidik maupun penyidik KPK terhadap Mardani H Maming, telah melalui prosedur baku penyelidikan dan penyidikan yang dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya peristiwa pidana serta bukti permulaan yang cukup.

Setelah bukti permulaan yang cukup diketemukan oleh Penyelidik maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KPK, Penyelidik melakukan Ekspose/gelar perkara dihadapan Pimpinan untuk dinaikan ke tahap penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangkanya. Proses demikian merupakan suatu rangkaian proses hukum acara pidana yang berfungsi untuk menegakan hukum pidana materiil khususnya tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

Tinggalkan Komentar