Selasa, 16 Agustus 2022
18 Muharram 1444

Presiden Disarankan Terbitkan Perppu Terkait Pemilu 2024

Minggu, 03 Jul 2022 - 19:35 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto: Seskab.go.id
Presiden Joko Widodo. Foto: Seskab.go.id

Sehubungan ada beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.

“Salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Ia mengatakan, Komisi II DPR akan membahas bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu. “Apakah revisi UU Pemilu atau Presiden keluarkan Perppu. Namun kalau mau cepat, Presiden keluarkan Perppu,” ujarnya.

Baca juga
Hadir di Tengah Rakyat Tanpa Jeda, Jokowi: Dirgahayu Polri

Komisi II DPR, lanjut Rifqi, belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait munculnya dapil baru. Namun, Komisi II DPR membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perppu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif karena sudah memenuhi unsur mendesak untuk dikeluarkan Perppu.

Rifqi menilai urgen Presiden mengeluarkan Perppu terkait dengan mitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.

“Komisi II DPR memandang sangat penting terkait munculnya dapil baru termasuk alokasi kursi legislatif di tiga provinsi di Papua dan IKN Nusantara,” tegasnya.

Baca juga
Presiden Jokowi Beli Sepatu Warna Merah Hasil UMKM di Mandalika

Lebih lanjut dia mengatakan, Perppu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu antara lain keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada.

Namun , tambah dia, Komisi II DPR belum membicarakan dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait apakah perlu dilakukan revisi UU Pemilu atau Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Komisi II DPR akan membicarakan persoalan tersebut bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Masa Sidang mendatang,” ujar Rifqi.

Tinggalkan Komentar