Selasa, 24 Mei 2022
23 Syawal 1443

Presiden Harus Tegas, Hentikan Wacana Tunda Pemilu

Presiden Harus Tegas, Hentikan Wacana Tunda Pemilu
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan Presiden Joko Widodo harus memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal.

“Demi melindungi konstitusi, kita semua harus bersuara. Presiden, anggota DPR, termasuk partai politik punya kewajiban konstitusional melindungi Undang-Undang Dasar Negara 1945,” kata Feri saat acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Sabtu (26/2/2022).

Feri menyampaikan pernyataan itu saat menanggapi usulan beberapa pimpinan partai politik yang ingin menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Menurut Feri, jika usulan itu dipaksakan untuk dibahas bahkan terwujud, maka ada pelanggaran terhadap konstitusi negara.

Baca juga
Indra Kenz Sempat Pindahkan Uangnya Sebelum Polri Sita, Sisa Saldo Tinggal Rp1,8 M

“Ketika terjadi pelanggaran konstitusi, (pelanggar) harus diberi ancaman dan hukuman serius dalam aspek ketatanegaraan. Tentu, Presiden harus merasa punya kewajiban menjaga dan melindungi konstitusi,” terang Feri Amsari.

Pemilihan umum penting tetap digelar sesuai jadwal demi menjaga demokrasi, stabilitas negara, dan sistem presidensial di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.

“Jelas dan terang benderang dalam Pasal 22e ayat (1) (mengatur) pemilihan umum sebagai alat demokrasi, (memilih) presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD dilangsungkan 5 tahun sekali,” terang Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu.

Tidak hanya itu, UUD 1945 juga tegas mengatur masa jabatan presiden selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu periode selama 5 tahun.

Baca juga
Dari Pajak Warga, Gubernur Anies Jalankan Amanah Bangun Stadion Termegah di Dunia

“Konsekuensi dari 5 tahun 2 periode ini memang harus dijalani sehebat apapun presidennya. Begitu dia telah menjalani 2 periode, sehebat apapun dia tidak boleh dipilih (kembali),” kata Feri.

Jika keinginan memperpanjang masa jabatan presiden diikuti, maka pihak-pihak yang mewujudkan itu secara langsung dan tidak langsung berupaya mengubah pemerintahan demokratis jadi rezim yang otoriter.

Oleh karena itu, Feri meminta Presiden harus tegas menghentikan wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Saran saya, Presiden harus tegas menghentikan (wacana itu). Tidak cukup dengan perkataan, tetapi juga tindakan. Misalnya Presiden bisa menyatakan kepada penyelenggara Pemilu segera menentukan tahapan-tahapan Pemilu agar dilakukan proses yang bisa memastikan Pemilu 2024 berlangsung,” terang dia.

Tinggalkan Komentar